HALTENG, TM.com – Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024 diduga mengalami penurunan tajam akibat masih maraknya praktik politik uang. Fenomena “ada uang ada suara” terus membayangi, dengan banyak warga mengaku tidak akan mencoblos jika tidak ada imbalan uang dari calon.
Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan sejumlah warga yang mengungkap bahwa prinsip tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Mereka lebih memilih menggadaikan hak pilih mereka demi keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Kondisi ini menunjukkan kegagalan pihak berwenang dalam menjalankan tugas edukasi dan sosialisasi politik. Anggaran daerah yang mencapai puluhan miliar rupiah dinilai tidak efektif dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memilih secara bijak. “Seharusnya sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih masif dan menyentuh langsung masyarakat akar rumput,” ungkap Sardin kepada media ini.
Praktik politik uang tidak hanya mencoreng integritas demokrasi, tetapi juga menempatkan kepentingan pribadi di atas masa depan bangsa. Diperlukan langkah tegas dan sistematis untuk memutus rantai ini agar Pemilu Serentak 2024 tidak kehilangan maknanya sebagai pesta demokrasi rakyat. (ODHE)
