“Darah Tak Boleh Terulang, Bupati Halteng Peringatkan Keras Warga Patani Barat”
HALTENG — Situasi pascakonflik antarwarga di Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah, menjadi alarm keras bagi semua pihak. Bupati Ikram Malan Sangadji turun langsung ke titik terdampak pada Jumat (3/3/2026), menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi dan harus dihentikan segera.
Di Desa Sibenpopo, Bupati menyaksikan langsung kerusakan rumah dan harta benda warga atas jejak nyata dari konflik yang tak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak persaudaraan. Di hadapan masyarakat, ia menyampaikan peringatan tegas: emosi dan provokasi hanya akan memperpanjang penderitaan.
“Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Tahan diri, jangan terprovokasi,” tegasnya.
Nada duka sekaligus ketegasan disampaikan. Pemerintah daerah menilai konflik ini sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dinormalisasi. Kesabaran dan kedewasaan sosial disebut sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran kekerasan.
Bersama TNI dan Polri, pemerintah memastikan kehadiran negara bukan sekadar simbol, tetapi langkah konkret menjaga keamanan dan memulihkan situasi.
Di Desa Banemo, Bupati bahkan mengambil sikap tidak biasa dan menawarkan dirinya sebagai pihak yang disalahkan demi meredam konflik.
“Kalau perlu, salahkan saya. Tapi hentikan konflik ini. Kita selesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya di hadapan warga.
Pernyataan itu menjadi pesan moral keras: ego kolektif harus dihentikan sebelum kehancuran semakin meluas.
Sementara itu, Kapolres Fiat Dedawanto menegaskan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Aparat juga meningkatkan pengawasan terhadap arus informasi di media sosial seperti Facebook dan TikTok, yang dinilai berpotensi memperkeruh keadaan melalui konten provokatif.
Di tengah ketegangan, secercah harapan muncul. Keluarga korban mulai membuka ruang maaf dan mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Situasi di lapangan pun berangsur kondusif, meski aparat masih bersiaga penuh.
Kunjungan juga dilakukan ke warga terdampak yang mengungsi, bersama Wakil Gubernur Maluku Utara, sebagai bentuk kehadiran nyata negara di tengah krisis.
Bupati kembali menegaskan, konflik ini harus menjadi pelajaran keras.
“Kedamaian bukan pilihan, tapi keharusan. Jika kekerasan terus dipelihara, maka yang hancur adalah kita semua,” pungkasnya. (Odhe/Red)
