JAKARTA — Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menghadiri sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terkait layanan jasa suretyship di Kantor Jamkrindo, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat sistem penjaminan proyek pembangunan daerah, khususnya bagi kontraktor dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam berbagai program pembangunan.
Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari kedua pihak. Dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah hadir Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Humas dan Protokoler, serta Kepala Bagian Umum.
Sementara dari Jamkrindo hadir Plt. Direktur Utama Abdul Bari, Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Alia Nur Fitri, Wakil Pemimpin Wilayah Makassar Robby Julandri, serta Pemimpin Cabang Jamkrindo Ternate Dian Rita Ering.
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Tengah menegaskan bahwa daerah yang dipimpinnya memiliki kapasitas fiskal yang kuat, dengan APBD tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp2,5 triliun untuk melayani sekitar 196 ribu jiwa penduduk.
Ia menjelaskan, sekitar 35 persen masyarakat Halmahera Tengah bekerja di sektor pertambangan dan hilirisasi, sedangkan sekitar 65 persen merupakan penduduk asli daerah yang memiliki KTP dan NIK Halmahera Tengah.
Meski memiliki kemampuan fiskal yang besar, Bupati mengakui bahwa pada awal masa kepemimpinannya, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan belum sepenuhnya optimal.
“Pemerintah daerah tetap membutuhkan pihak ketiga melalui mekanisme lelang untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Setelah pekerjaan selesai, akan ada proses audit dari BPK, inspektorat, maupun audit internal dan eksternal yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak semua kontraktor memahami mekanisme tersebut secara menyeluruh. Karena itu, kehadiran Jamkrindo melalui layanan penjaminan dinilai penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan kontraktor agar kerja sama ini dapat segera diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan proyek daerah.
Ia bahkan berharap pihak Jamkrindo dapat berkunjung ke Maluku Utara untuk memperluas pemahaman mengenai layanan penjaminan tersebut. “Bukan hanya Halmahera Tengah yang membutuhkan. Jika memungkinkan, kita bisa mengundang seluruh kabupaten di Maluku Utara agar mereka juga memahami manfaat kerja sama ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo, Alia Nur Fitri, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Jamkrindo dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami meyakini kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas daerah serta memperkuat daya saing Kabupaten Halmahera Tengah,” ujarnya.
Jamkrindo juga menilai kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sehingga dukungan lembaga penjaminan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang di Halmahera Tengah. (ODHE)
