Reporter : Odhe
Editor : Redaksi
HALTENG, Teropongmalut.com – Meskipun Direksi dan pegawai PLN Pusat menata perusahaan listrik negara agar terus berjalan baik dengan tujuan untuk merangsang dunia usaha agar bersih dan bebas dari dugaan pungli serta korupsi. Namun, terlihat berbeda dengan ulah PLN Unit Weda yang dikeluhkan warga.
Pihak PLN Unit Weda diduga tak mau bangga menjadi BUMN pertama yang terlibat aktif bersama KPK dalam pencegahan korupsi. Sebab, dalam pandangannya, praktik pungli dan korupsi justru menghambat jalannya proses bisnis dalam dunia usaha, karena rangkaian proses tersebut tak dikembangkan.
Hal ini disampaikan salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya via sambungan telpon genggam kepada media ini Sabtu, (21/01/2023) siang tadi.
Sumber yang merupakan mantan kelistrikan ini mengaku menerima aduan dan laporan dari masyarakat soal pemasangan meteran baru dimana para pelanggan atau disebut konsumen ini diminta untuk membayar upah pemasangan baru. Padahal, pihak yang memasang meteran listrik token yang baru, seharusnya dibayar oleh pihak PLN, bukan konsumen lagi. Sejauh ini, pihak PLN Unit Weda diduga melakukan praktik pungli yang bertetangga dengan korupsi,” terangnya.
Tak hanya itu lanjut sumber ini, mestinya pihak PLN Unit Weda melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam proses kerja khususnya pelayanan masyarakat. Misalnya, PLN Mobile yang terintegrasi dengan Virtual Command Centre (VCC) dan pelayanan teknik atau di sebut Yantek Mobile). Dimana semua keluhan masyarakat bisa tertangani dengan cepat dan transparan.
“Misalnya, masyarakat mau pasang baru atau tambah daya, itu sudah bisa dilakukan langsung di dalam PLN Mobile. Rincian biaya, simulasi bahkan sampai ke pembayaran sudah dilakukan secara online dan transparan. Hal ini guna mencegah adanya praktik pungutan liar alias pungli ataupun gratifikasi kepada pegawai PLN,” ujarnya.
Karena sejauh ini PLN Unit Weda diduga belum terlihat nampak melakukan program pengembangan kapasitas bagi pegawai untuk mencegah praktik pungli dan korupsi tersebut,” tuturnya.
