Reporter : Odhe
Editor : Redaksi
HALTENG, Teropongmalut.com – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Ir. Ikram M Sangadji M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan akhir anggaran tahun 2022. LKPJ disampaikan pada rapat paripurna DPRD Halteng Selasa, (11/04/2023). Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Halteng Hi Sakir Ahmad dan dihadiri 15 anggota DPRD.
Pj Bupati dalam sambutannya mengatakan, penyampaian LKPJ secara normatif merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 71 dan pasal 74 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan berpedoman pada PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019.
“Selaku kepala daerah, kami wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPRD merupakan laporan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sekaligus merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Tengah periode 5 tahun dan RKPD tahun 2022, serta memperhatikan pencapaian catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Halteng tahun 2021.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2022, merupakan tahun permulaan pemulihan ekonomi nasional pasca bencana global atau Covid-19. Secara nasional perekonomian terus membaik. Hal ini karena, situasi ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yang ditandai dengan harga komoditas utama secara global ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme ini muncul setelah diterapkan kebijakan zero covid, yang merupakan kebijakan yang menstimulusi sekaligus meminimalisir risiko yang terjadi saat covid-19.
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Secara nasional pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2%, dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Walaupun perkonomian nasional dan daerah mulai membaik, namun daya beli masyarakat tidak langsung membaik, karena di tahun 2022 terjadi kenaikan BBM yang sudah tentu berakibat inflasi, sehingga daya beli masyarakat terbatas. Dalam rangka mengatasi hal tersebut pemerintah daerah mengalokasikan belanja tidak terduga (BTT) di beberapa dinas sebagai solusi mengatisipasi tingginya inflasi setelah covid-19 dan kenaikan BBM.
Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2022 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir periode 2017-2022, sesuai RPJMD misi tahun 2022 adalah “Mengembangkan Budaya Hukum dan Ham Dalam Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Falsafah Fagogoru”, yang merupakan modal sosial dan budaya di tengah masyarakat ini memiliki arti penting dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di bidang sosial yang dihadapi. Selain itu, misi ini sekaligus menjadi basis pembangunan sektor lain, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misi ini mengandung sejumlah nilai penting berupa pengakuan, penghormatan serta pelibatan seluruh komponen masyarakat, terutama masyarakat lokal.
Dalam rangka memperkuat tatanan masyarakat sesuai visi, maka kebijakan anggaran tahun 2022 di fokuskan pada penyelesaian pengembangan infrastruktur dasar, sarana prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh dengan menyelesaikan sarana prasarana transportasi, komunikasi serta pembangunan infrastruktur ekonomi, terutama pasar dan Plaza Weda.
Sesuai data BPS 2022, menunjukan bahwa, Dalam hal Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain, usia harapan hidup (UHH) di tahun 2021 rata-rata usia 64,15 meningkat menjadi rata-rata 64,61 di tahun 2022, mengalami kenaikan 0,5 atau 1 digit dan harapan lama sekolah tahun 2021,13,11 meningkat menjadi 13,22 di tahun 2022 rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat menjadi 0,11 tahun, sementara untuk nilai pengeluaran perkapita adalah Rp.7.970.000, di tahun 2021 dan tahun 2022 sedikit terkoreksi menjadi Rp.8.200.000 tahun 2022, dari peningkatan tiga (3) komponen utama IPM, maka capaian perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halmahera Tengah tahun 2021 dari 65,82 menjadi 66,49 ditahun 2022 atau naik 1 diget.
Sementara persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 13,52 %. Tahun 2022 sebesar 12 % menurun 2 %, atau turun 2 diget. Walaupun demikian IPM Halmahera Tengah masih tetap berada di posisi lima (5) dari 10 kab/kota di Malut. Kami berharap IPM pada tahun 2023 akan tumbuh 2 diget, dan kemiskinan menurun manjadi 6 sampai 5 %, sebagaimana kebijakan dan 5 Sasaran Pembangunan Prioritas (Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Lingkungan) yang kita laksanakan di Tahun 2023, Untuk itu kami berharap semua perangkat pemerintah daerah akan bersinergi dan bekerja untuk harapan tersebut.
Perlu diketahi bahwa APBD tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp.1.434.174.846.865,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Saratus Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan alhamdulillah realisasi sampai akhir tahun, adalah Rp. 1.114.205.720.921,97, (Satu Triliun Saratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Puluh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.146.583.965.867, Pendapatan Transfer Pusat Rp. 951.408.462.239, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 16.213.292.816, Dari jumlah tersebut yang dipergunakan untuk Belanja ditargetkan sebesar Rp. 1.644.495.545.095,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Realisasi sebesar Rp. 1.100.418.775.496,00 (Satu Triliun Seratus Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Belanja Operasi Rp. 575402375131,75, Belanja Modal Rp. 431.111.974.653, Belanja Tak Terduga Rp. 8.330.138.660, Belanja Transfer Rp. 85.574.287.052.
Demikian capaian progress pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun anggaran 2022 yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas perhatian dan kerjasamanya sehingga kita dapat mencapai keberhasilan meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu kita sempurnakan di tahun 2023 dengan harapan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini terus kita jaga. Dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dan tidak terpisahkan dari pidato pengantar ini, sekaligus diharapkan agar Dewan dapat menelaah sebagai bahan untuk menyusun catatan dan rekomendasi Dewan yang terhormat, demi penyempurnaan kinerja kita bersama pada tahun-tahun mendatang,” tutup IMS.
