HALTENG ~ Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang RKPD Tahun 2027, Selasa (14/4/2026), dengan menekankan pentingnya pemberdayaan desa dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi inklusif sekaligus upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hi Salahuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah, ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, perwakilan PT IWIP, camat, kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Plt Kepala Bapperida Halmahera Tengah, Yunus Ahmad, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyempurnakan rancangan RKPD 2027 melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah dan penyelarasan usulan masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sektor desa dan UMKM diarahkan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan layanan publik dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Wakil Bupati dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum kunci dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, RKPD 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan daerah. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.
Wabup juga menyoroti perlunya reorientasi pembangunan, tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga program nonfisik yang menyentuh aspek sosial kemasyarakatan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pelestarian lingkungan hidup.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, khususnya antara Dukcapil, BPS, dan BPJS, guna memastikan program pembangunan lebih akurat dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen melanjutkan dan memperkuat program pengendalian inflasi yang telah dijalankan sepanjang 2025 karena dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Halmahera Tengah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Odhe/Red)
