TM. Ternate, Maluku Utara – Sebuah video yang diunggah oleh akun media sosial “Kanal Graal” 13 Agustus 2025 di Facebook berhasil menyita perhatian publik dan menggemparkan masyarakat Maluku Utara. Dalam video tersebut, seorang narasumber membeberkan angka-angka fantastis terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Maluku Utara dan Halmahera Barat, yang ternyata tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Pengungkapan ini memicu amarah dan kekecewaan warga yang merasa haknya untuk mendapatkan transparansi telah diabaikan. Sabtu (23/08/25)
Video viral ini menampilkan seorang narasumber yang dengan lantang memaparkan bahwa pada tahun 2025, Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kotanya akan menerima transfer dana sebesar Rp 13,2 triliun dari pemerintah pusat. Angka yang mencengangkan ini membuat sebagian besar warga yang hadir dalam acara tersebut terkejut.
Dari total dana tersebut, Provinsi Maluku Utara sendiri mengelola sekitar Rp 3,4 triliun, sementara Kabupaten Halmahera Barat dibawa kepemimpinan Bupati James Uang mendapat jatah hampir Rp 1,1 triliun. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana, karena menurut warga, tidak ada transparansi terkait alokasi anggaran tersebut.
Seorang warga Halmahera Barat mengungkapkan kekecewaannya. “Selama ini kami tidak pernah tahu. Baru sekarang kami mengerti bahwa begitu banyak hal-hal penting yang Pak Dokter Graal Taliwao sampaikan. Tidak pernah ada transparansi terkait anggaran-anggaran yang ada,” ujarnya.
Warga lain bahkan secara blak-blakan menyoroti kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Halmahera Barat yang masih jauh dari kata layak. “Banyak sekali kendala yang tidak pernah terpecahkan. Ini berarti anggaran sebesar itu dikemanakan selama ini? Semestinya ada perubahan!” tegasnya.
Pengungkapan ini memunculkan pertanyaan besar: ke mana perginya triliunan rupiah uang rakyat selama ini? Mengapa kondisi daerah tidak kunjung membaik, sementara anggaran yang masuk begitu melimpah?
Video ini seakan menjadi tamparan keras bagi para pemangku jabatan di Maluku Utara dan Halmahera Barat khususnya Bupati James Uang, kuat dugaan uangnya sudah banyak yang dibagi bagi untuk dikorupsi bersama teman temanya. Masyarakat mendesak agar DPRD segera mengambil peran aktif sebagai “anjing penggonggong” yang mengawasi kinerja eksekutif, bukan hanya menjadi penonton.
Pengungkapan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendesak pertanggungjawaban para pejabat dan menuntut transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak ada tindakan nyata, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi sorosi publik yang lebih luas.
Jurnalis: Anto
