HALTENG — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat kerja dengan nada tegas dan tekanan tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam forum resmi, Senin (20/4/2026), Pansus secara terbuka “membongkar” laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025 yang dinilai tidak boleh lagi sekadar formalitas administratif.
Dipimpin Ketua Pansus Asrul Alting bersama jajaran, rapat berlangsung panas dan penuh sorotan tajam. Sejumlah OPD dipanggil untuk mempertanggungjawabkan capaian program, serapan anggaran, hingga efektivitas kerja yang selama ini dipertanyakan publik.
Ketua Pansus menegaskan, LKPJ bukan dokumen basa-basi, melainkan alat ukur keras untuk menguji kinerja pemerintah daerah. Ia memperingatkan seluruh OPD agar tidak bermain dengan data. “Tidak ada ruang untuk manipulasi atau laporan normatif. Semua harus transparan, faktual, dan bisa diuji,” tegasnya.
Dalam sesi pembahasan, satu per satu OPD dipaksa membuka data rinci mulai dari target, realisasi, hingga dampak nyata program. Anggota Pansus melontarkan pertanyaan kritis, menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil di lapangan, serta dugaan lemahnya efektivitas penggunaan anggaran.
Beberapa catatan keras muncul, terutama terkait rendahnya capaian kinerja di sejumlah sektor dan indikasi program yang tidak tepat sasaran. Pansus menilai, tanpa evaluasi serius, pola lama yang tidak produktif berpotensi terus berulang.
Diskusi berlangsung alot. OPD berupaya memberi klarifikasi, namun Pansus tetap menekan agar setiap jawaban berbasis data, bukan sekadar penjelasan normatif. Situasi ini mencerminkan meningkatnya tekanan legislatif terhadap akuntabilitas eksekutif.
Wakil Koordinator Pansus menegaskan, seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi keras DPRD. Rekomendasi ini diproyeksikan bukan sekadar catatan, tetapi “alarm” bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah.
Rapat ditutup dengan komitmen bahwa pembahasan LKPJ akan terus dikuliti secara mendalam. DPRD Halteng menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi terhadap kinerja yang lemah, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas. (Odhe/Red)
