Halsel|TeropongMalut.com, Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Konspirasi Kepala Desa Moloku dengan pihak DPMD terus di telusuri DPD KPPPI Maluku Utara.
Hal ini di sampaikan Ketua DPD KPPPI Maluku Utara Muhammad Saifudin, melalui rilis pada media ini, dirinya menjelaskan pada beberapa pekan lalu saat mendatangin Desa Moloku Kecamatan Gane Barat bersama sejumlah pengurus KPPPI lainya. Namun, setibanya di Desa Moloku tidak diberikan penjelasan apapun oleh Kepala Desa Aziz Abd. Rahman, terkait pembangunan Desa yang total Anggaran senilai Rp.982.268.000.
“Banyak keluhan masyarakat terkait tata kelola pemerintah Desa yang tidak transparan” ungkap M. Saifudin. Lanjut pria Asal Gane Barat itu, menjelaskan ia, ke pihak Kecamatan untuk memperoleh penjelasan dari Camat Gane Barat Utara.
Camat menjelaskan bahwa dokumen APBDes dan realisasi kegiatan Desa Moloku tidak pernah diserahkan ke pihak Camat bahkan bila rekomendasi tidak di berikan sebagai syarat pencairan anggaran berikutnya pihak pemerintah Desa Moloku langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Menanggapi hal tersebut DPC KP3I Halsel bersama DPD KP3I Malut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel 28/11/19 mendesak pihak DPMD Agar transparan terkait pengelolaan dana Desa Moloku dengan menyerahkan APBDes. Sebab dokumen tersebut merupakan dokumen publik yang harus dipublikasikan ke publik.
Tuntutan massa aksi di respon baik oleh Kepala DPMD Halsel Bustamin Hi. Soleman. Ia, mengaku siap memberikan APBDes Desa Moloku dan sejumlah Desa di Gane Barat. Namun, ketika diminta dokumen tersebut hanya bisa dokumentasi dengan cara di foto dan tidak bisa di foto copy sementara untuk APBDes 2018 Desa Moloku tidak diberikan dengan alasan lemari lagi di kunci.
Menanggapi hal tersebut M.Saifudin Geram atas sikap Kepala Dinas DPMD Halsel, bahwa pihak Dinas tidak punya alasan untuk menutupi dokumen publik. “disini mencerminkan ada konspirasi antara Kadis DPMD Halsel dengan Kades Moloku Kecamatan Gane Barat Utara. “Jika sampai hari Senin masi belum diberikan dokumen yang kami minta, kami mengkonsolidasi massa untuk boikot aktifitas DPMD Halsel” Tegas M. Saifudin
Lanjut Amat sapaan akrabnya, di tahun anggaran 2019 setelah di pelajari Desa Moloku masi banyak pekerjaan yang belum di selsesaikan di antaranya, Belanja pakaian seragam, lampu tenaga surya dan pembebasan lahan, serta masih banyak lagi yang di duga fiktif. (Red)
