SANANA-TM, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil V Kepulauan Sula-Taliabu, Bakir Buamona mengaku akan terus memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana publik di Dapilnya seperti perbaikan sejumlah ruas jalan Propinsi di daerah pemilihannya yang kini kondisinya sudah rusak. Demikian dijelaskan Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara Dapil V Sula-Taliabu, Bakir Buamona kepada teropongmalut.com Senin (25/4).
Politisi Partai Berkarya itu menegaskan, Untuk tahun tahun sebelumnya ia, menyuarakan aspirasi masyarakat Kepulauan Sula-Taliabu terkait ruas jalan propinsi termasuk ruas jalan Malbufa-Waiina yang dibahas berulangkali saat rapat komisi dengan bidang.
“Saya di komisi III yang membidangi pembangunan, pertambangan dan hukum, sehingga tak henti-hentinya saya bicara baik dengan nada lembut, hingga nada keras dan tegas dan Alhamdulillah pada tahun 2021 pemerintah Propinsi Maluku Utara mengucurkan dana Rp 23 miliar melalui dana pinjaman PT SMI untuk pekerjaan ruas jalan Malbufa-Waiina sepanjang 5,200 kilo meter,” jelas Bakir.
Namun jalan inipun sampai saat ini belum di aspal, untuk itu komisi III DPRD Malut menggelar pertemuan dengan PUPR Propinsi dan ia bertanya langsung soal jalan yang sudah dibangun dari malbufa-waiina kapan diaspal dan kapan dilanjutkan pekerjaannya, dan hasilnya kadis PUPR mengatakan jalan tersebut akan dilanjutkan dengan skema multiyers maupun pinjaman PT SMI terburuk adalah skema menggunakan APBD.
Baru-baru ini lanjut Bakir, ia membuat pernyataan mengejutkan dihadapan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, dengan meminta kabupaten kepulauan Sula keluar dari Propinsi Maluku Utara dan bergabung dengan Propinsi Maluku.
Hal itu disampaikan Bakri karena menilai pembangunan infrastruktur yang dialokasikan Pemprov Malut ke Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu tidak merata alias kepulauan Sula tidak diperhatikan oleh pemprov Malut.
“Saya ada di sini karena amanah rakyat kepulauan sula jadi apabila kita terus menerus tidak diperhatikan lebih baik kita pisah dari Malut” tegas Bakir.
Bakir yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara itu mengaku akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yang sangat berharap menikmati jalan yang mulus.
“Saya akan terus perjuangkan ruas jalan Provinsi dikepulauan Sula, tidak ada alasan APBD tidak mampu, sebab itu sudah menjadi tanggung jawab gubernur, seharusnya gubernur berupaya bersama kementerian PUPR dengan tujuan PUPR bisa mengambil alih ruas propinsi yang ada dikepulauan Sula untuk dibangun dengan APBN” tegas Bakir Buamona.
Ia, mengaku sangat prihatin dan sedih melihat masyarakat kepulauan Sula khususnya di Kecamatan Sulabesi Barat terpaksa gotong royong mengangkat pasir dan tanah untuk menutupi jalan yang sudah tidak bisa dilewati.
“saya minta kepada pemrov, melalui gubernur maluku utara agar buka mata, buka telinga, dan hidupkan rasa melihat dan mendengar jeritan rakyat sula, jangan hanya janji rakyat sula di saat momen Pemungutan Suara Ulang (PSU) disaat Pilgub beberapa tahun lalu,” sesal Bakir.
Ruas jalan provinsi yang masih diperjuangkan diantaranya ruas jalan malbufa-waiina, Fala-Dofa dan Waisakai. (ADL/red)
