Ternate, Teropongmalut.com – Kampanye Akbar 01 Jokowi – Amin di Maluku Utara, kemarin tetap dipaksakan berjalan minggu sore (07/04) mulai jam 02.00 Wit, walau belum ada persetujuan dari pihak PPN Ternate dan belum mengantongi STTP dari Polda Maluku Utara, terlihat dengan massa yang berada di dalam lokasi lapangan yang terlihat berdiri disekitar depan panggung kampanye saja, serta luar lokasi dengan memadati sepanjang ruas jalan kelurahan Mangga Dua pantai.
Dari Pertemuan KPU, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan pihak Tim Kampanye TKD 01 dan 02 bersama Pihak PPN Ternate yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara kemarin Dacomib, minggu, (07/04) sekitar jam.09.00 hingga jam.12.30 berlangsung alot dengan perdebatan masalah aturan kampanye dan penentuan lokasi, namun terkesan pihak TKD 01 Jokowi-Amin Malut tetap saja memaksakan diri akan tetap melakukan kampanye, karna tidak punya pilhan lain untuk lokasi kampanye selain lapangan Perikanan Ternate yang berlokasi di kelurahan Bastiong Talangame, Kota Ternate Selatan.
Pertemuan yang di hadiri oleh PPN Ternate, Kamarudin, Usman Abubakar, Jafar Sahubawa, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahril Somadayo, Kabag. Hukum Teknis dan Humas Drs. Samsul Bachri Assagaf dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin, serta kedua Tim Pemenangan Daerah (TKD) Pemilihan Presiden 2019 dari Tim TKD Kampanye 01 Jokowi – Amin yang di wakili H. Hamid Usman dan Omar Kayam sedangkan dari Tim TKD Kampanye 02 Prabowo – Sandi di wakili Tri Suparno, H. Macmud Esa dan Halik M. Saleh.
PPN Ternate menyampaikan, Karna ada edaran dari Dirjen tentang penggunaan fasilitas Negara sehingga pihak perikanan Ternate mempertanyakan hal ini apa di bolehkan dari KPU dan Bawaslu Provinsi Malut. Jafar Sahubawa Menuturkan, “Karna ada tahap pembagunan kawasan hijau jadi kita juga harus menjaga jadi kondisi yang kemarin dan sekarang itu berbeda, dengan massa 10 ribu berpotensi akan mengalami kerusakan dan kami hanya butuh korfirmasi tertulis dari KPU untuk di sampaikan ke Dirjen”.
Tim TKD 01 yang di wakili H. Hamid Usman dan Omar Kayam, menyampaikan, “kalau ada tempat yang representatif lain kita tidak akan ke perikanan, kami sudah cek ke Gelora, Sango dan Salero, semua tempat di pakai dan tidak ada alternatif lain selain lapangan perikanan yang merupakan lokasi terbaik.
Kita tidak menabrak aturan karna masa yang kita kerahkan ini 10.000 bahkan
bisa 20.000 orang, ini merupakan kampanye akbar dan kita tidak perlu menunggu
ijin dan ini bisa di lakukan 01 maupun 02, karna untuk mendirikan panggung itu
butuh waktu sampai 3 hari dan kita sudah berkoordinasi degan dirjen dan dirjen mengembalikan
kepada mereka (Red PPN Ternate) untuk berkoordinasi dengan KPU Bawaslu Provinsi
Maluku Utara.
Berbeda degan Tim TKD 02 Suparno mengatakan, “Ini adalah fasilitas Negara jadi kami memohon kepada pihak perikanan untuk membijaki hal ini sebagai anak bangsa yang taat aturan, bukan suka tidak suka, saya ajak KPU dan Bawaslu, bahwa ini sdh ada larangan sehingga di keluarkan edaran dan masih banyak alternatif lain.
Menurut, Muksin Amrin Ketua Bawaslu Provinsi Malut “Bawaslu kami sudah bekerja sesuai dengan pedoman dan aturan tentang penggunaan fasilitas negara untuk lokasi-lokasi yang boleh berkampanye dan merupakan fasilitas publik, tapi tetap harus dengan ijin dari pemilik lokasi, surat edaran dirjen perikanan tentang tidak boleh mengunakan fasilitas pelabuhan karna itu adalah fasilitas negara merupakan hak mereka, karna Bawaslu hanya pelaksana teknis”.
Ketua KPU Provinsi Maluk Utara Syahril Somadayo menyampaikan, “Kita pernah menggirimkan surat untuk menggunakan tempat itu , secara verbal itu kita pernah menyurat jadi nanti kalau kita menyurat lagi bisa tabrak aturan, Kampanye bisa kalau edarannya dicabut dan sepanjang pemilik mengijinkan secara tertulis dari PPN Ternate dan ada STTP dari Polda”. Tuturnya. (Jun)
