Tidore Teropongmalut.com – H. Umar Ismail, SH. Menuding Bawaslu Kota Tidore Kepulauan masuk angin dan tidak netral, terkait money politik, pemasangan, pengrusakan APK dan penempatan pemasangan bendera partai.
Ungkapan, Umar Ismail. “Kalau saya melihat ada beberapa kasus yg terjadi di Kota Tidore dari pelaku2 seperti Bawaslu, Panwas inikan tidak netral contoh kasus yg terjadi di kelurahan Jae pada waktu pembukaan gawang mini.”(04/07)
“Bahwa Muhammad Sinen menyampaikan sendiri di atas podium.” Kata Umar Ismail. ”Bahwa sumbangan 55 juta itu dari calek PDIP Tikep dan 20 juta dari pemda jadi total 75 juta, yang di berikan ke panitia gawang mini dan itu ada bukti rekaman, dan itu sudah saya sampaikan ke Bawaslu, saya laporkan pada waktu itu sebelum 7 hari, dan begitu saya croscek lagi katanya sudah kadaluwarsa”.
Politisi parati PAN besutan Amin Rais yang juga ikut tampil bertarung di pencalonan legislatif DPRD Kota Tidore Kepulauan Dapil III 2019, ini mengugkapkan rasa kekesalannya terhadapat pihak Bawaslu Tikep dan Gakumdu, ia (umar) menginginkan dalam penanganan kasus tersebut Bawaslu harus bersikap profesional dan tidak “masuk angin”.
Menurut, Umar Ismail. “Yang pertama Ketua Bawaslu sudah sampaikan ini sudah sampai ke Gakumdu prosesnya, dan begitu saya kroscek ulang ke Amru (Komisioner Bawaslu) katanya sdh kadaluarsa, ini kan sudah jalan, sedangkan ini jelas monay politik dan pihak Gakumdu juga diam.”
“Kita lihat sendiri kasus baliho.” Kata Umar Ismail. “Dan penempatan APK dan bendera partai yg sebelum masa kampanye tanggal 24 April jauh-jauh hari mereka sudah pasang bendera PDIP, seperti melakukan pemasangan ditempat yg sebenarnya di larang seperti rumah ibadah, bagunan pemerintah seperti kantor lurah maupun rumah RT.”
Dengan nada kesal Umar Ismail menuturkan. “Seperti saya pe posko di Rum itu di bongkar dan Bawaslu tinggal diam,” lanjut Umar. “Contoh kasus di Oba Dapil 2 bendera Hanura pasang di Dermaga, Bawaslu langsung cabut, tapi bendera PDIP di sepanjang jalan tidak dicabut, baru pasang di depan baliho caleg yang lain.”
Bawaslu Tikep Bahrudin Tosofu menyampaikan via WhatsApp, selasa 10 april 2019. “Laporan soal money politik di mana pak, kalau iformasi awal memang di sampaikan tapi tidak ada laporan resmi hanya info awal.” Selanjutnya tidak ada balasan lagi dari ketua Bawaslu Tikep yang sering di sapa Kudin Tosofu.
Komunikasi dengan ketua Bawaslu Tikep terkesan menutupi dan menghindar begitu ditanyakan mengenai pelanggaran kampanye tentang alat peraga kampanye (APK), bendera dan Monay Politik. (Oni/Red)
