JAKARTA — Ketimpangan penegakan hukum kembali menampar nurani publik. Di negeri yang mengaku menjunjung keadilan, hukum justru tampil diskriminatif, tajam menghantam rakyat kecil, namun tumpul tak berdaya di hadapan para penguasa.
Kasus pencurian sepele seperti “maling kayu” diproses kilat dan berujung bui, sementara dugaan perampokan uang negara oleh oknum elit kerap menguap tanpa jejak, tersandera regulasi yang terkesan jadi tameng kekuasaan.
Realitas ini memperlihatkan wajah hukum yang keras ke bawah, namun lunak dan kompromistis ke atas. Standar ganda bukan lagi sekadar tudingan, melainkan kenyataan yang merusak rasa keadilan publik. Ketika rakyat kecil dihukum tanpa ampun, para pelaku kejahatan kerah putih justru seolah kebal, bersembunyi di balik jabatan dan pengaruh.
Pengamat hukum menilai, lemahnya nyali aparat dalam menindak korupsi telah memperparah krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai penjaga keadilan, melainkan alat kekuasaan yang pilih kasih.
Sementara itu, perkara kecil terus digilas tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, seolah hukum hanya tajam bagi mereka yang tak punya kuasa.
Gelombang desakan publik pun kian membesar, hentikan tebang pilih, bongkar praktik perlindungan terhadap pejabat, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika pembiaran ini terus berlangsung, yang runtuh bukan hanya wibawa hukum, tetapi juga legitimasi negara di mata rakyat.
Pertanyaannya kini kian menggema dan tak bisa lagi dihindari, apakah keadilan masih hidup, atau telah mati di tangan kekuasaan? (Tim/Red)
