Ternate-TeropongMalut.com, Wakil Gubernur Maluku Utara meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Maluku Utara untuk segera mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam agenda Gebyar Pelaku Usaha yang dilaksanakan LKPP di Provinsi Maluku Utara (Hotel Bella) Senin 13 April 2026
“Kepercayaan Publik terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini masih sangat rendah, menyusul berbagai sorotan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah,” Kesal Wagub saat memberikan sambutan pada acara Gebyar Pelaku Usaha.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang sangat menentukan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, seluruh proses harus berjalan sesuai aturan, terbuka, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali hilang, sulit untuk dikembalikan. Karena itu, saya minta Biro PBJ bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan internal serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan guna meminimalisir potensi penyimpangan.
Selain itu, Biro PBJ diminta untuk memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, guna menciptakan iklim yang sehat, kompetitif, dan memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah dapat kembali pulih, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Maluku Utara. (Tim/red)
