Surat Edaran Pj. Bupati Halteng Tak Diakui Kades Kulo Jaya dan PT. IWIP, Bikin Rugi Saja?,

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.comSepertinya Kepala Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Weda Tengah, Fadli Sirajudin yang juga mantan Kepala Sekolah SD Negeri Kulo Jaya dan pihak Perusahaan PT. IWIP ini dinilai mengangkangi bahkan tak menghargai Surat Edaran (SE) Pemda Halteng yang diterbitkan oleh Penjabat (Pj) Bupati, Ir. Ikram M. Sangadji M.Si tentang pembayaran lahan kaplingan masyarakat.

Buktinya, proses pembebesan lahan kaplingan milik masyarakat kurang lebih Rp 6 milyar yang dibayar pihak perusahaan PT. IWIP tak lagi membutuhkan rekomendasi Pemda Halteng melalui Pj. Bupati Ir. Ikram M.Sangadji, M.Si, bikin rugi saja.

Padahal, Surat Edaran tersebut sebagai syarat pembebasan dan pembayaran lahan setiap desa di Halteng harus melalui rekomendasi dari pemerintah daerah barulah perusahaan bisa melakukan transaksi pembayaran lahan kaplingan masyarakat.

Perihal ini dikuatkan adanya beredarnya kabar pembayaran lahan sebesar Rp 6 milyar dari PT. IWIP kepada Kepala Desa Kulo Jaya tanpa rekomendasi Pj. Bupati Halteng, Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si. Lebih mengejutkan lagi, penggusuran ratusan hektar lahan kaplingan masyarakar oleh korporat asal China tersebut di wilayah Sakauleng dan Kaurahe yang memiliki dokumen legal standing tak dibayar,” kesal warga kepada media ini Selasa, tanggal 12 September 2023 pagi tadi.

Terkait perihal ini, Pj. Bupati Halteng, Ir. Ikram M. Sangadji dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp seolah lepas tanggung jawab. Ia menyebut, pembebasan lahan masyarakat dengan PT. IWIP adalah kewenangan desa.

“Maaf, pembebasan lahan masyarakat dengan PT IWIP adalah kewenangan desa dan PT IWIP,” ujarnya singkat.

Padahal, Surat Edaran tersebut berisi tentang penertiban Surat Keterangan Tanah (SKT) menyebutkan lima point ketentuan harus dipatuhi para kepala desa dan pihak perusahaan yang hendak membebaskan lahan warga.

Sementara, salah satu warga yang enggan namanya disebut mengatakan, akan melakukan aksi dengan jumlah massa besar jika Pj Bupati Halteng tidak komitmen dengan surat edaran tersebut.

Pihaknya menuntut kepada Pj Bupati Halteng untuk segera memberikan kepastian sesuai apa yang tertuang dalam surat edaran tersebut.

“So (sudah) kase kaluar (keluarkan) surat edaran Pj bupati, tapi Pj bupati sandiri yang tara (tidak) komitmen, jadi torang (kami) akan melakukan aksi demo dengan masa yang besar,” jelasnya.

“Betul, kalau Pj bupati tara bisa kase (beri) kepastian sesuai surat edaran itu, torang pastikan akan duduki kantor bupati,” sambungnya dengn nada kesal.

Adapun, lima poin yang termuat dalam surat edaran dengan Nomor : 100/0232 tersebut :

Kepala desa dilarang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanpa didahului rekomendasi pemerintah paerah. Perusahaan dilarang memproses jual beli pada lahan yang SKT nya tidak memiliki rekomendasi pemerintah daerah.

Lanjut warga bahwa SKT yang sudah terbit tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah daerah, dengan ini dianggap batal. Bagi kepala desa yang dengan sengaja menerbitkan SKT tanpa didahului rekomendasi pemerintah daerah, akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Semua pihak agar menaati edaran ini dengan penuh tanggungjawab,” begitu isi poin surat edaran yang diterbitkan Pemda Halteng.

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0001
IMG-20240401-WA0056
@reallygreatsite_20240402_164508_0000
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0000
IMG-20240404-WA0028(1)
IMG-20240404-WA0027(1)
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *