HALTENG – Dugaan penggelapan Dana Desa di Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, meledak di tengah bulan Ramadhan. Penjabat (Pj) Kepala Desa berinisial Hasan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini menjadi sorotan tajam publik.
Sejumlah warga menduga terjadi penggelapan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pj Kepala Desa disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Sementara itu, BPD dipertanyakan karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan sejak tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.
Dugaan ini disebut telah berlangsung sebelum Ramadhan, namun baru mencuat dan menjadi pembahasan terbuka dalam forum rapat desa saat bulan puasa.
Kasus ini berlangsung di Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah. Sejumlah program desa dilaporkan tidak berjalan, sementara dana telah dicairkan. Kondisi ini memicu pertanyaan keras warga, ke mana anggaran dialirkan dan di mana peran pengawasan BPD?
Masyarakat mendesak agar dugaan ini tidak berhenti pada wacana atau saling serang menjelang Pilkades. Jika terdapat bukti pelanggaran, warga meminta laporan resmi segera diajukan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Kasus ini menjadi ujian serius akuntabilitas tata kelola Dana Desa di Halmahera Tengah. Di tengah suasana Ramadhan yang seharusnya penuh integritas dan kejujuran, publik menuntut keterbukaan total dan penegakan hukum tanpa kompromi. (Odhe/Red)
