JAKARTA, Teropongmalut.com – Sebuah keputusan bersejarah telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Dalam putusan Nomor 23/PUU-XXI/2023, MK mencabut wewenang tersebut berdasarkan revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Sebelumnya, kewenangan ini diberikan kepada kepala desa sesuai Pasal 26 ayat (2) UU Desa 2014, namun MK menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945.
Perubahan ini akan berdampak signifikan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya UU Desa 2024, kepala desa hanya dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/walikota melalui camat, yang kemudian mengeluarkan keputusan berdasarkan usulan kepala desa.
Langkah ini diambil untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak perangkat desa sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di desa. (Ale/Odhe)
