Reporter : Odhe
Editor : Redaksi
HALTENG, Teropongmalut.com – Aparat Penegak Hukum yang disebut APH ini diminta sumber ini untuk mengusut dana senilai Rp 5 Milyar yang disalurkan Pemkab Halteng pada tahun 2019 silam karena dana ratusan juta yang disalurkan per Kecamatan tersebut diduga untuk memfasilitasi pemilihan legislatif (pileg) 2019 silam.
Dana senilai Rp 5 Milyar itu diduga untuk kegiatan program fisik pada Pemerintahan di 10 Kecamatan sehingga dikabarkan tak disetujui oleh mantan Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadaralam saat itu. Namun konon katanya dana Rp 5 Milyar itu ditanda tangani oleh kedua wakil Ketua ¹ dan ² yakni saudara Fahris Abdullah dan Nuryadin Ahmad.
Sementara Rusmini Sadaralam yang saat itu sebagai Ketua DPRD Halteng tak menandatangani (tak setujui) dana tersebut karena dalam pengelolaan fisik menurut mantan Ketua DPRD Halteng Pemerintah Pusat sudah memberikan full kepada pemerintah desa dengan alokasi Dana Desa (DD),” kisah sumber kepada media Sabtu, (6/8/2022) jelang magrib.
Tak setujuinya Mantan Ketua DPRD saat itu karena mencurigai dana tersebut akan dipergunakan pada kepentingan politik sehingga dia (Rusmini) tak menyetujui perihal itu. Namun diduga dipaksakan oleh kedua wakil ketua DPRD Halteng diatas,” pungkas sumber ini.
Untuk itu, lanjut sumber diminta kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini penyidik Polres Halteng dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Weda di desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah agar mengusut tuntas dana Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) tersebut karena dugaan kuat dipergunakan untuk kepentingan politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 silam,” tuntas sumber ini.
Masih terkait dana tersebut, salah satu pimpinan Kecamatan pun di konfirmasi media ini dan membenarkan dana Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan Pemkab Halteng pada tahun anggaran 2019 silam itu untuk program fisik,” ujar Camat itu.
