Haltim, TeropongMalut – Gelombang kemarahan warga Desa Bokimaake, Kabupaten Halmahera Timur, akhirnya pecah. Mereka secara terbuka menggugat kinerja Inspektorat yang dinilai “bermain gelap” dalam proses audit dana desa. Dugaan adanya temuan serius yang sengaja dikubur rapat-rapat kini menjadi sorotan tajam publik. Sabtu (25/04/26)
Warga menuding audit yang dilakukan bukan lagi alat pengawasan, melainkan sekadar formalitas yang sarat kepentingan. Hingga kini, tidak ada satu pun hasil audit yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Kalau memang ada temuan, kenapa disembunyikan? Ini uang negara, bukan uang pribadi! Kami berhak tahu ke mana aliran dana desa itu,” tegas salah satu warga dengan nada geram, Sabtu (25/4/2026).
Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Mereka membeberkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, mulai dari pembangunan sumur air bernilai belasan juta rupiah yang dipertanyakan manfaatnya, hingga pengadaan mesin dari dana desa yang justru diduga dipakai untuk kepentingan pribadi oleh oknum bendahara.
“Fakta di lapangan jelas! Barang dibeli pakai uang rakyat, tapi yang menikmati justru oknum. Lalu di mana hasil auditnya? Kenapa tidak dibuka?” lanjut warga lainnya dengan nada penuh curiga.
Situasi ini memicu dugaan kuat adanya praktik “main mata” antara pihak-pihak tertentu dalam proses audit. Warga menilai sikap tertutup Inspektorat bukan hanya mencederai transparansi, tetapi juga memperlihatkan indikasi adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
“Jangan-jangan ada yang dilindungi! Kalau audit benar, kenapa takut dibuka? Ini yang bikin kami curiga ada permainan kotor,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Desakan keras pun diarahkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur agar tidak tinggal diam. Warga menuntut evaluasi total terhadap pegawai Inspektorat yang terlibat dalam audit tersebut.
“Kami minta Bupati dan Sekda jangan tutup mata! Periksa oknum-oknum itu. Kalau terbukti tidak profesional, copot saja! Jangan biarkan lembaga pengawas jadi alat pembenaran,” tegas warga.
Menurut masyarakat, audit seharusnya menjadi instrumen pengawasan yang nyata dan berpihak pada kepentingan publik, bukan malah menjadi “tameng” untuk menyembunyikan dugaan penyimpangan.
Kini, kepercayaan publik terhadap Inspektorat Haltim berada di ujung tanduk. Warga menegaskan, transparansi bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban mutlak dalam pengelolaan uang negara.
“Kalau lembaga pengawas saja tidak jujur, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi?” pungkas warga dengan nada kecewa.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin praktik-praktik gelap dalam pengelolaan dana desa akan terus berulang tanpa pengawasan yang berarti. (Uci)
