Morotai, TeropongMalut.com – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB Hippmamoro) Maluku Utara melontarkan peringatan keras kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pulau Morotai. Kritik tajam ini disampaikan menyusul lemahnya kinerja OPD yang dinilai tidak berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (06/04/2026).
Ketua Umum PB Hippmamoro Maluku Utara, Fandi Lukman, secara tegas menilai bahwa OPD sebagai pembantu kepala daerah tidak menunjukkan kinerja maksimal.
“OPD itu pembantu bupati. Kalau tidak becus bekerja dan tidak berpikir untuk peningkatan pendapatan daerah, sebaiknya diratakan saja. Artinya, semua OPD harus diganti, terutama kepala dinas yang memimpin sektor strategis. Buat apa jadi kepala dinas kalau tidak tahu kelola pendapatan,” tegas Fandi.
Ia menyoroti bahwa di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, seluruh OPD seharusnya mampu berpikir kreatif dan mencari solusi dalam meningkatkan PAD, bukan justru bergantung sepenuhnya pada kepala daerah.
“Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada situasi efisiensi. Tidak ada pilihan lain, OPD harus putar otak, cari cara untuk genjot PAD. Jangan cuma bupati yang berpikir, lalu apa hasil kerja OPD?” tambahnya dengan nada keras.
Lebih jauh, Fandi juga memberikan peringatan khusus kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Morotai. Ia menegaskan, jika instansi tersebut tidak mampu mengurus kepentingan nelayan dengan baik, maka pihaknya siap mengambil langkah tegas.
“Kami beri warning keras kepada semua OPD, terutama Dinas Perikanan. Kalau tidak becus mengurus nelayan, kami akan lakukan aksi pemboikotan dan mosi tidak percaya terhadap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Morotai,” ujarnya.
Menurutnya, jabatan kepala dinas tidak boleh sekadar menjadi posisi formal tanpa kontribusi nyata terhadap daerah. Ia menilai rendahnya pengelolaan PAD menjadi indikator utama kegagalan OPD dalam menjalankan fungsi strategisnya.
“OPD itu pembantu bupati, jadi harus tingkatkan kinerja. Jangan sekadar menjabat. Percuma kalau pengelolaan PAD minim. Lantas apa yang kita harapkan untuk masa depan Morotai?” pungkas Fandi.
(Redaksi: Taufik Sibua)
