Halteng TM.com – Kisruh Internal Golkar menghambat kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus Faris Abdullah bukan lagi pengurus Partai Golkar sehingga sudah diluar garis. Sehingga diminta kepada para wakil rakyat untuk secepatnya Alat Kelengkapan Dewan dibentuk guna pelayanan publik bisa berjalan.
Hal ini disampaikan Direktur LSM Gelegele Kabupaten Halmahera Tengah Husen Ismail Selasa, (29/10/2019) malam tadi di desa Nurweda Kecamatan Weda.
Konflik internal Golkar pun semakin tajam, sehingga melalui rapat fraksi sementara diusulkan dua nama calon Wakil Ketua DPRD dari partai yang berbeda. Nama – nama yang diusulkan diantaranya Hayun Maneke (NasDem) dan Kabir Hi Kahar (PDIP) ini sah – sah saja, namun yang lebih terpenting adalah pemimpin DPRD Kabupaten Halmahera Tengah,” pintahnya.
Kami selaku warga masyarakat menyoroti aksi protes internal Golkar yang tidak mengakui penetapan DPP Golkar yang mengesahkan Sakir Ahmad sebagai pimpinan DPRD Halteng. Padahal, usulan tersebut berdasarkan Hasil Rapimnas – V Partai Golkar tahun 2013 tentang pedoman pemilik dan penetapan pemimpin DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar,” lanjutnya.
Selain itu, Surat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor : 0271/DPD/Golkar-MU/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 perihal permohonan SK Penetapan/Pengesahan Calon pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara. Sekaligus Rekomendasi tim seleksi DPP Golkar tentang penetapan calon pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019,” jelasnya.
Husen juga menambahkan bahwa Faris Abdullah sudah bukan lagi pengurus partai Golkar dari jumlah pengurus 61 orang. Hal ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor : KEP-0067/DPD/Golkar-MU/IX/2019 tentang komposisi dan personalia pengurus antar waktu DPD Golkar Kabupaten Halmahera Tengah masa bhakti 2016 – 2021 (hasil revitalisasi). (Ode)
