Ternate, TeropongMalut — Dinamika politik di ruang sidang DPRD Kota Ternate kembali menjadi sorotan publik. Di tengah memanasnya suasana paripurna yang berawal dari sikap arogansi anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif yang melakukan perlakuan verbal pengusiran salah satu anggota dewan, hingga muncul pernyataan tegas dan bernuansa integritas dari Nurjaya Hi. Ibrahim, politisi perempuan dari Partai Gerindra, yang menyoroti sikap dan etika antar sesama wakil rakyat. Rabu (22/04/26)
Dengan nada tenang namun penuh ketegasan, Nurjaya menyampaikan kekecewaannya terhadap perlakuan yang ia terima dalam forum resmi tersebut. Ia menilai, sikap yang ditunjukkan tidak mencerminkan marwah seorang anggota legislatif.
“Apa yang dilakukan oleh Ibu Nurlaila Syarif terhadap saya, baik sikap, perlakuan maupun tutur katanya, tidak mencerminkan seseorang yang berpartai sebagai wakil rakyat di DPRD. Terkesan arogan, tidak profesional, tidak beretika, bahkan cenderung kasar,” tegas Nurjaya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dirinya hadir di DPRD bukan atas nama pribadi semata, melainkan sebagai representasi resmi partai dan kepercayaan rakyat.
“Saya, Nurjaya Hi. Ibrahim, ditunjuk oleh Partai Gerindra—partai kebanggaan saya—dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di parlemen DPRD Kota Ternate. Jadi apa yang dilakukan terhadap saya merupakan penghinaan terhadap partai saya,” ujarnya.
Dalam pandangannya, tindakan tersebut tidak hanya berdampak personal, tetapi juga menyentuh kehormatan institusi politik yang ia wakili.
“Penghinaan terhadap Partai Gerindra adalah penghinaan terhadap ketua dan pimpinan partai saya secara pribadi. Karena itu, saya wajib menjaga harkat, martabat, dan kehormatan partai saya sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa dan negara, di bumi Kie Raha. Itu adalah jati diri saya sebagai Srikandi dan pejuang rakyat di Kota Ternate,” lanjutnya.
Pernyataan ini muncul di tengah situasi yang lebih luas, di mana DPRD Kota Ternate tengah diterpa isu serius terkait dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD). Insiden di ruang paripurna yang berujung ketegangan terbuka justru memperbesar perhatian publik terhadap potensi persoalan yang lebih mendasar: integritas, etika, dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Berbagai sumber sebelumnya mengungkap adanya indikasi praktik perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta lapangan. Dugaan tersebut meliputi manipulasi laporan kegiatan, penggelembungan anggaran, hingga penggunaan skema tertentu yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Bahkan, terdapat indikasi bahwa sebagian kegiatan yang dilaporkan berlangsung di luar daerah, diduga hanya direkayasa secara administratif tanpa pelaksanaan riil. Jika terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk dalam ranah hukum.
Dalam konteks kelembagaan, anggota DPRD memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung tinggi kode etik, menjaga kehormatan lembaga, serta mengedepankan sikap saling menghormati antar anggota. Etika komunikasi, profesionalisme, dan integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Partai Gerindra sendiri dikenal sebagai partai yang menekankan kedisiplinan kader dan loyalitas terhadap nilai-nilai perjuangan rakyat. Dalam berbagai kesempatan, garis kebijakan partai menuntut setiap kadernya untuk menjaga citra dan kehormatan institusi, baik di dalam maupun di luar forum resmi.
Situasi yang terjadi di DPRD Kota Ternate saat ini menjadi refleksi penting bahwa konflik internal, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat merusak kepercayaan publik. Terlebih, ketika konflik tersebut bersinggungan dengan isu sensitif seperti dugaan penyimpangan anggaran.
Sinyal dari aparat penegak hukum pun mulai terlihat. Meski belum ada laporan resmi, berkembangnya informasi di ruang publik membuka peluang bagi dilakukannya penelusuran lebih lanjut.
Kini, masyarakat Kota Ternate menanti langkah konkret—baik dari internal DPRD melalui penegakan kode etik, maupun dari aparat hukum dalam memastikan ada tidaknya pelanggaran yang merugikan negara.
Di tengah pusaran isu tersebut, suara Nurjaya Hi. Ibrahim menjadi penegas bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga kehormatan, etika, dan tanggung jawab terhadap rakyat.
Apakah ini akan menjadi titik balik perbaikan integritas lembaga, atau justru membuka babak baru dari konflik dan skandal yang lebih besar—publik menunggu dengan penuh perhatian. Tim/red
