HALTENG ~ Gelombang dugaan raibnya uang daerah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kian memantik tanda tanya besar. Satu per satu peristiwa mencuat ke publik, mengarah pada dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai tak sedikit. Namun hingga kini, tak satu pun kasus benar-benar terkuak terang.
Anehnya, setiap isu yang berembus seolah berakhir tanpa jejak. Dokumen tak ditemukan, bukti tak cukup, saksi bungkam. Penegakan hukum seperti jalan di tempat. Publik pun dipaksa menyaksikan drama klasik, dugaan menguap, kasus lenyap, tanggung jawab sirna,” ujar salah satu warga kepada media Jumat, (20/2/2026).
Menurutnya, situasi ini memunculkan kesan kuat bahwa ada yang tak beres. Di tengah sorotan masyarakat, aparat penegak hukum belum mampu “or belum mau” membongkar benang kusut yang merugikan keuangan daerah tersebut. Transparansi dipertanyakan, integritas diuji, dan kepercayaan publik terus tergerus.
Jika dugaan-dugaan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka yang dirugikan bukan hanya kas daerah, tetapi juga marwah pemerintahan dan wibawa hukum itu sendiri. Publik berhak tahu, ke mana uang daerah mengalir, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hingga kini tak ada satu pun yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. (Odhe/Red)
