TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate secara frontal “mengguncang” DPRD Kota Ternate dengan menyerahkan Naskah Trajectory Ecocracy, sebuah dokumen yang bukan sekadar gagasan, tetapi kritik tajam terhadap arah pembangunan yang dinilai kian brutal terhadap lingkungan.
Dipimpin Ketua Umum Yusril Buang, langkah ini menjadi sinyal keras bahwa mahasiswa tidak lagi tinggal diam melihat demokrasi yang dianggap melenceng dan lebih tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek ketimbang keselamatan ekologi. Dalam naskah tersebut, HMI secara gamblang menuding praktik pembangunan di Maluku Utara telah memicu eksploitasi sumber daya alam secara masif, menghancurkan hutan, mencemari pesisir, dan memperuncing konflik agraria.
“Ini bukan lagi soal wacana, ini darurat ekologis,” menjadi pesan tegas yang mengiringi dorongan HMI atas konsep Ecocracy sebuah gagasan radikal yang menuntut agar kebijakan politik tidak lagi antroposentris, melainkan berpihak pada kelangsungan alam.
HMI menegaskan, Ecocracy bukan pelengkap demokrasi, tetapi koreksi keras atas kegagalannya. Jika demokrasi selama ini hanya bicara suara rakyat, maka Ecocracy memaksa negara mengakui “hak hidup” lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan.
Masuknya HMI ke forum paripurna DPRD bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan politik terbuka. Lembaga legislatif didorong keluar dari zona nyaman dan dipaksa mengambil sikap atas krisis ekologis yang kian nyata.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak bahkan mulai merumuskan langkah konkret menuju kesepakatan formal. Mulai dari mendorong Ecocracy sebagai arah baru sistem politik, memaksa Maluku Utara bertransformasi menjadi Green Province, hingga mengganti paradigma Good Governance yang dinilai normatif menjadi Environment Governance yang lebih tegas dan berpihak.
HMI juga menuntut agenda perlindungan dan pemulihan lingkungan tidak lagi jadi jargon, tetapi menjadi komitmen politik lintas sektor yang terukur dan mengikat.
Langkah ini menjadi penanda dan tekanan mahasiswa terhadap kekuasaan mulai naik level dari sekadar kritik menjadi desakan perubahan sistem. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang perlawanan terhadap kebijakan “anti-ekologi” akan semakin membesar. (Tim/Red)
