Kabalai: 674 Unit Rumah Tak Layak Huni di Malut selesai dibangun tahun 2025
Ternate-TeropongMalut.com, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menggelar Rapat Koordinasi Capaian 3 Juta Rumah di Provinsi Maluku Utara yang dipusatkan di Hotel Batik Kota Ternate 11-12 Desember 2025.
Rakor diikuti Bappeda dan Dinas Perkumpulan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara termasuk pengusaha Perumahan dari Real Estate Indonesia (REI).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara Sukur Lila, mewakili Gubernur dan menyampaikan sambutan Gubernur Malut Sherly Djoanda Laos, sekaligus membuka Rakor secara resmi.
Sukur Lila, yang membacakan sambutan Gubernur Sherly Djoanda Laos mengungkapkan bahwa di Maluku Utara terdapat 50.758 unit rumah tidak layak huni, di mana 42.381 unit belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Karena itu, Gubernur menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan komitmen negara, bukan hanya proyek pembangunan fisik semata.
Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi I, Ir H. Hujurat, ST, MT, menjelaskan Bahwa kuota perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Provinsi Maluku Utara berjumlah 674 Unit rumah yang sementara berjalan dan diharapkan akhir tahun ini semuanya sudah rampung.
“Kegiatan hari ini adalah sosialisasi program 3 juta rumah yang mana untuk Provinsi Maluku Utara adalah program BSPS atau program bedah rumah yang biasa dikenal oleh masyarakat. Bantuan untuk penerima di Provinsi Maluku Utara mengalami penembahan anggaran dari sebelumnya Rp 20 juta per Unit rumah menjadi 25-40 juta per Unit rumah karena kondisi geografis,” Jelas Kabalai.
Sesuai data yang ada di Detesen lanjut Kabalai khusus untuk Provinsi Maluku Utara jumlah rumah yang tidak layak huni adalah 6.000 unit rumah. Untuk itu di tahun 2026 nanti dipastikan jumlah penerima bantuan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bakal meningkat 10 kali lipat.
Untuk itu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh indonesia termasuk perangkat desa untuk mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo. (Tim/red)
