Kepala BPN Kepsul : Program Lintas Sektor Untuk UKM Mulai Jalan Tahun Ini

SANANA-TM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan masyarakat terutama pelaku UKM dan Nelayan, Tak terkecuali BPN Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Pasalnya, Program pendaftaran tanah lintas sektor sebagai program pemberdayaan, pendampingan dan bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Syamsudin Abubakar kepada wartawan teropongmalut.com diruang kerjanya Jumat (13/1).

Dia menyampaikan, program pendaftaran tanah non sistematis merupakan program pendaftaran tanah sistematis yang subjeknya hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan yang belum memiliki sertipikat tanah dan memiliki permasalahan dalam hal mengakses permodalan pada perbankan.

Meskipun begitu,Dalam menjalankan program tersebut pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengakses Pelaku usaha kecil menengah (UKM) memperoleh sertifikat tanah,”Jadi terkait program lintas sektor kami bekerjasama dengan instansi terkait.sebab data UKM maupun data tanah melalui instansi masing masing, kami memberikan sertifikat apabila seluruh persyaratan sudah dipenuhi”Ungkap Kepala BPN Kepsul Syamsudin Abubakar.

Dia menambahkan, Pendaftaran tanah lintas sektor dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat, karena tidak dikenakan biaya, pengurusannya tidak memakan waktu yang lama dan mudah.Selain itu pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor dibiayai oleh Negara.

Selain Program Lintas Sektoral ( Lintor ) Kantor Pertanahan Kab. Kepulauan Sula juga melakukan koordinasi dengan Pemda Kepsul terkait kegiatan pensertipikatan aset tanah-tanah pemda dan pensertipikatan Barang Milik Negara. Terkait pensertipikatan aset pemda dan BMN ini untuk kabupaten kepulauan sula (Kepsul) sudah mencapai diatas 70%.

“Tahun Ini selain program Lintor ,kita juga koordinasi dengan pemda terkait aset tanah pemda kemudian juga pensertipikatan barang milik negara dan program ini sendiri sudah mencapai 70 persen” Pungkasnya. (DRL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *