Morotai, TeropongMalut.com – Di tengah gegap gempita olahraga dan panggung politik, dua peristiwa besar terjadi bersamaan yang kini jadi sorotan publik: kehadiran Rusli Sibua di Musyawarah Daerah Partai Golkar di Ternate, dan penutupan meriah Fun Run 10K Morotai oleh Sekda Muhammad Umar Ali, Senin (13/4/2026).
Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan tajam: apakah Morotai sedang berlari menuju kemajuan, atau justru tersandung persoalan prioritas dan transparansi anggaran?
Kehadiran Bupati Rusli Sibua dalam Musda Partai Golkar se-Maluku Utara di Ternate menjadi simbol kuat konsolidasi politik daerah. Agenda ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.
Momentum ini dinilai strategis dalam memperkuat jaringan politik daerah ke pusat. Namun, di saat yang sama, publik mempertanyakan fokus kepemimpinan daerah ketika sejumlah persoalan internal belum terselesaikan.
Sementara itu di Morotai, Sekda Muhammad Umar Ali secara resmi membuka hingga menutup seluruh rangkaian kegiatan Fun Run 10K Morotai yang dipusatkan di depan Dinas Pariwisata, pukul 20.00 WIT.
Event ini digadang-gadang sebagai upaya:
- Promosi pariwisata daerah
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Menumbuhkan minat olahraga dan bibit atlet lokal
Namun, sorotan tajam muncul dari berbagai kalangan. Panitia dinilai tidak transparan terkait total pendapatan dan penggunaan anggaran kegiatan. Bahkan dalam sambutannya, Sekda tidak menyebutkan secara rinci besaran dana yang digunakan.
“Anggaran kegiatan publik harus terbuka dan akuntabel. Apalagi kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat—ibarat pasien di ruang gawat darurat,” kritik sejumlah pengamat lokal.
Salah satu peserta asal Halmahera Selatan, Rifan, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
“Saya datang jauh-jauh ke Morotai untuk ikut lomba. Walaupun belum juara, saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan tiap tahun sebagai ajang mencari pelari muda potensial,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dari sisi olahraga, Fun Run memiliki nilai positif sebagai ruang pembinaan atlet dan promosi gaya hidup sehat.
Di tengah kemeriahan event, muncul kritik keras dari masyarakat. Pemerintah daerah dinilai lebih fokus menyukseskan kegiatan seremonial dibanding menyelesaikan persoalan mendasar, seperti keterlambatan pencairan gaji ASN.
“Yang lebih penting itu event atau gaji pegawai?” sindir warga.
Isu ini menjadi sensitif karena menyangkut kesejahteraan aparatur sipil negara dan stabilitas birokrasi daerah.
Secara historis, Morotai memang mulai aktif menggelar event olahraga sebagai bagian dari strategi branding daerah, terutama untuk menarik wisatawan dan mengangkat potensi lokal.
Namun para akademisi dan pemerhati kebijakan publik mengingatkan:
- Event olahraga harus berbasis kajian ekonomi yang jelas
- Harus ada transparansi anggaran dan laporan publik
- Dampak terhadap PAD harus terukur
- Tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar pemerintahan
“Jika Fun Run memberi keuntungan nyata, lanjutkan. Tapi jika lebih banyak mudarat dan membebani APBD, sebaiknya dievaluasi bahkan dihentikan,” tegas seorang analis kebijakan.
Kondisi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan daerah. Publik kini menuntut:
- Transparansi anggaran
- Prioritas kebijakan yang jelas
- Keseimbangan antara event dan pelayanan dasar
Morotai memang sedang berlari. Tapi arah larinya kini sedang diawasi ketat oleh masyarakat, politisi, hingga pengamat nasional.
Apakah ini langkah menuju kemajuan, atau justru lari di tempat dengan biaya mahal Waktu yang akan menjawab.
