Pasar BUMDes Labuha, Kewenangan Siapa?

Penulis : M Sahrul Usman
Editor : Odhe

HALSEL, Teripongmalut.comPasar BUMDes Labuha yang merupakan tempat transaksi jual beli barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari sekaligus tempat perputaran ekonomi sebagai pokok dan tujuan utama dalam melengkapi standar hidup masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dipertanyakan kewenangannya.

Sebab, Halmahera Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki daya saing perekonomian yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara baik dari sektor barang dan jasa hingga pada sektor komoditi masyarakat dan perikanan serta pertanian.

Namun anehnya, Kota Labuha yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan tetapi sistem transaksi jual beli dan hasil komoditi dilakukan di pasar BUMDes Labuha,” ungkap salah satu Akademisi Muhammad Kasim Faisal kepada media Ahad tanggal 30 Juli 2023.

Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 60 tahun 2014, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perda Halsel Nomor 2 tahun 2007. Namu dalam kurun waktu pemerintahan belakangan ini, pasar yang dinilai memiliki lumbung perekonomian masyarakat lokal dalam hal komoditi belum diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Jika dilihat secara formil pasar yang terletak di desa Labuha merupakan hasil dari peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola desa sehingga terbentuklah badan usaha milik desa yang didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keteraturan dan tata cara pengelolaan diatur oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Labuha. Secara struktural pembentukan badan usaha milik desa tersebut, jika dilihat dari tata kelola organisasi, pemerintah daerah tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan anggaran badan usaha milik desa Labuha,” ujarnya.

Terkait perihal diatas, Pemda Halsel dinilai belum mampu menyelesaikan permasalah perekonomian barang dan jasa terutama pada sektor komoditi terpantau Pemda Halsel melalui Dinas terkait belum mengambil langkah kreatif guna menyelesaikan permasalahan tentang pengelolaan pasar Labuha,” tandasnya.

Sebagai saran Pemda Halsel harus memiliki kemandirian kebijakan dalam ruang lingkup birokrasi guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, baik penataan pasar maupun sistem manajemen yang ada sesuai dengan regulasi perekonomian yang berlaku di lingkungan pasar sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindagkop sebagai perpanjangan tangan Pemda. Sebab, sejauh ini Pemda Halsel belum mampu menciptakan suatu manajemen pada aktivitas pasar Labuha,” tukasnya.

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
SAVE_20240410_210756
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *