Haltim, Teropongmalut.com — Nama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Halmahera Timur, Riko Debuturu, kembali menjadi pusat sorotan. Kali ini, gelombang kritik yang menyeret nama bupati Ubaid dan Sekda Ricky ikut terlibat, tidak hanya datang dari percakapan grup WhatsApp Info Haltim dan group lainnya, tetapi juga dikaitkan dengan polemik perkelahian di Desa Kakaraino yang disebut-sebut terjadi di tengah aktivitas yang diduga mengabaikan imbauan pemerintah daerah.
Dalam tangkapan layar percakapan grup, kritik terhadap Riko Debuturu muncul secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Sejumlah anggota grup menilai, nama kadis tersebut lebih sering muncul dalam pusaran masalah dibandingkan prestasi kerja. Senin/13/4/2026
Kadis satu ini bukan tunjukkan kinerja atau prestasi, tapi selalu muncul dengan beragam kasus dan masalah,” tulis salah satu anggota grup.
Komentar lain bahkan bernada lebih tajam, mempertanyakan kapasitas jabatan hingga menyindir perjalanan karier yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas seorang pejabat publik.
Yang lebih menghebohkan, dalam percakapan tersebut juga muncul pengakuan dari salah satu anggota grup yang mengungkap pengalaman lama saat Riko Debuturu masih menjabat sebagai camat. Ia menyebut pernah terjadi gesekan dalam kegiatan bimtek di Kementerian Desa, bahkan hampir berujung pada konflik fisik di area taman kantor kementerian.
Meski pengakuan tersebut belum terverifikasi, namun kemunculannya memperkuat persepsi publik bahwa polemik yang menyeret nama Riko Debuturu bukanlah hal baru.
Di tengah derasnya kritik, isu terbaru terkait perkelahian di Desa Kakaraino semakin memperkeruh situasi. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah kegiatan yang berlangsung saat itu telah mengabaikan imbauan Bupati, serta sejauh mana tanggung jawab penyelenggara, termasuk dugaan keterlibatan pejabat terkait.
Publik kini juga menanti langkah aparat penegak hukum, apakah akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Riko Debuturu, guna memberikan kejelasan atas berbagai isu yang berkembang.
Meski ada segelintir suara yang menyebut adanya inovasi yang pernah dilakukan, namun gelombang kritik yang lebih dominan menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang semakin terbuka di ruang publik.
Hingga berita ini ditayangkan, Riko Debuturu belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, masyarakat menunggu sikap tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjawab polemik yang kian meluas dan berpotensi mencoreng wibawa birokrasi di Halmahera Timur. (Uci)
