SOFIFI – Janji Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menata birokrasi berbasis meritokrasi tampaknya belum terbukti di lapangan. Penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Malut justru menampilkan praktik tarik-menarik kepentingan dan keputusan inkonsisten.
Kisruh terbaru terjadi pada jabatan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam waktu kurang dari sehari, nama pejabat yang ditunjuk berubah hingga tiga kali.
Awalnya, Zulfikar Conoras, ST, MT diumumkan Kepala BKD Zulkifli Bian sebagai Plt Kadis ESDM pada Sabtu (8/11/2025), bersamaan dengan lima nama Plt lainnya. Namun beberapa jam kemudian, Surat Keputusan (SK) justru terbit atas nama Abdul Karim Usman.
Perubahan mendadak tanpa penjelasan resmi ini menimbulkan tanda tanya besar. Sebelumnya, nama Abdul Karim juga sempat disebut sebagai calon Plt pada Jumat siang, lalu diganti ke Zulfikar pada malam harinya setelah sesi wawancara di Bela Hotel, kemudian kembali berubah ke Abdul Karim pada Sabtu sore.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKD Zulkifli Bian belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya dijawab janji untuk menghubungi kembali, namun tak pernah ditepati.
Sementara itu, Abdul Karim yang kini menjabat Plt Kadis ESDM memilih bungkam. “Tanyakan saja ke BKD,” katanya singkat.
Ironisnya, sumber internal Pemprov menyebut, salah satu Plt yang ditunjuk gubernur justru memiliki catatan pelanggaran disiplin dan baru saja dijatuhi sanksi penahanan gaji karena malas berkantor. Fakta ini kian memperkuat dugaan bahwa proses wawancara hanya formalitas, sementara keputusan telah “diatur” sejak awal.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe juga enggan menanggapi. “Tanyakan ke BKD,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur, Selasa (11/11/2025).
Birokrasi yang sehat menuntut kepastian hukum dan transparansi keputusan. Karena itu, publik berhak menuntut agar setiap penunjukan pejabat dibuktikan melalui SK tertulis, bukan sekadar ucapan di bibir pejabat. (Odhe/mp)
