Morotai, TeropongMalut.com – Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (Samurai) Distrik Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Morotai pada 3 November 2025.
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sebelas tuntutan terkait kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai kurang optimal dalam menyelesaikan berbagai masalah kepentingan publik.
Dalam orasinya, perwakilan Samurai Distrik Morotai menegaskan agar Bupati Morotai, Drs. Rusli Sibua, M.Si, segera mencopot sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak kompeten.
Ketidakmampuan OPD dalam bekerja dikhawatirkan dapat menghambat program-program Bupati dan Wakil Bupati, serta menghambat kemajuan pembangunan daerah.
Massa aksi merasa kecewa karena tidak dapat melakukan audiensi dengan sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemda. Padahal, Wakil Bupati Rio Cristian Pawane sedang berada di ruang kerja, namun tengah mengikuti rapat bersama sejumlah OPD, termasuk Asisten II Marwan Sidasi. Akhirnya, Samurai melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Morotai.
Berikut sebelas tuntutan Samurai Distrik Morotai yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah:
1. Segera tertibkan distribusi BBM subsidi (minyak tanah) sesuai SK Bupati.
2. Tangkap mafia BBM subsidi.
3. Bupati segera evaluasi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindakop).
4. Segera periksa 18 sub-penyalur dan pengecer BBM subsidi.
5. Segera hadirkan transportasi siswa di Desa Pilowo dan Tutuhu.
6. Bupati segera perbaiki infrastruktur sekolah di Desa Tutuhu.
7. Segera selesaikan masalah tambahan perahu di Desa Usbar Pante.
8. Pemda segera adakan buku berkualitas di perpustakaan daerah.
9. Pemda dan DPRD segera adakan perpustakaan di setiap desa.
10. Pemda segera buat jalan alternatif bongkar muat BBM di Desa Waringin.
11. Segera selesaikan pembangunan jalan tani di 88 desa yang ada di Morotai.
(Taufik Sibua)
