HALTENG — Komitmen Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, membangun kolaborasi terbuka dengan insan pers justru tersandung di meja birokrasi sendiri. Instruksi tegas soal fasilitasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi wartawan untuk mengawal pembangunan daerah terindikasi mandek, bahkan terkesan “dipeti-eskan” oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Padahal, Bupati Ikram secara eksplisit menegaskan bahwa pers adalah pilar pengawasan publik yang tak bisa dinegosiasikan. Wartawan diminta turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah terpencil seperti Pulau Gebe, untuk memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Namun realitas di lapangan berbicara lain dan implementasi kebijakan tersebut justru tersendat di tingkat teknis, khususnya pada Bagian Humas, Protokol, dan Persandian.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar, apakah ada pembangkangan sistematis di internal birokrasi? Sebab, hampir seluruh OPD memiliki alokasi anggaran kegiatan, baik dalam maupun luar daerah. Ketika dukungan terhadap kerja jurnalistik justru dipersulit, publik berhak curiga ada yang sedang ditutup-tutupi.
Pada Maret 2026, Bupati Ikram bahkan secara terbuka menyentil OPD yang dinilai kaku dan tidak kooperatif terhadap media. Ia menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan pers harus setara, terbuka, dan tanpa sekat. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh birokrasi Halteng.
Di sisi lain, Inspektorat Pemkab Halteng juga telah membantah isu SPPD fiktif yang menyeret wartawan. Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada pelanggaran, melainkan pada macetnya eksekusi kebijakan di level OPD.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka narasi “transparansi” yang digaungkan hanya akan menjadi slogan kosong. Lebih jauh, mandeknya fasilitasi terhadap pers bisa dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap kontrol publik adalah sebuah situasi yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. (Odhe/Red)
