Morotai, TeropongMalut.com – Event Fun Run 10K Morotai yang digadang-gadang sebagai ajang bergengsi justru memicu gelombang keluhan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, hingga pemerintah desa (Pemdes). Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, mereka mengaku dibebani kewajiban membeli kaos resmi kegiatan. Rabu (08/04/26)
Pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada Minggu, 12 April 2026 itu memang menawarkan total hadiah hingga Rp112 juta. Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul pertanyaan serius: apakah kegiatan ini benar-benar untuk masyarakat, atau justru menjadi beban bagi aparat pemerintah sendiri?
Sejumlah ASN dan aparat desa mengaku kecewa dengan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kondisi riil keuangan mereka saat ini.
“Iya, kami diwajibkan beli kaos seharga Rp100 ribu. Masalahnya bukan di harga, tapi kondisi kami sekarang. Dana BOS belum cair, Dana Desa juga belum turun. Jadi kami harus ambil dari mana?” ungkap salah satu aparat desa dengan nada kecewa.
Keluhan serupa juga datang dari kalangan guru. Mereka menilai kebijakan ini tidak mempertimbangkan situasi ekonomi yang sedang tidak stabil, apalagi di tengah pemangkasan anggaran yang terjadi hampir di semua sektor.
“Sekarang semua serba efisiensi. Anggaran dipangkas, kebutuhan banyak, tapi justru muncul kewajiban baru seperti ini. Kami ini bukan tidak mau mendukung, tapi tolong lihat kondisi di lapangan,” ujar seorang guru.
Jika dihitung, beban yang harus ditanggung tidak sedikit. Dalam satu desa dengan jumlah aparat sekitar 20 orang, total biaya pembelian kaos bisa mencapai Rp2 juta. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama saat sumber anggaran belum tersedia.
Kekecewaan semakin terasa karena kewajiban tersebut dikaitkan dengan keharusan hadir dalam pembukaan kegiatan.
“Kalau tidak pakai kaos, seolah-olah tidak ikut berpartisipasi. Jadi mau tidak mau harus beli. Ini yang membuat kami tertekan,” tambah sumber lainnya.
Situasi ini memunculkan kritik bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan bawahannya. Event yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan justru berubah menjadi beban administratif dan finansial.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah bijak untuk meredam polemik ini. Di antaranya dengan memberikan subsidi kaos bagi ASN dan Pemdes, atau menjadikan pembelian kaos bersifat sukarela, bukan wajib.
“Kalau memang ini untuk meramaikan daerah, seharusnya pemerintah juga hadir memberi solusi, bukan menambah beban. Bisa saja kaos disubsidi atau dibagikan gratis, supaya semua bisa ikut tanpa tekanan,” harap salah satu aparat desa.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait keluhan tersebut. Namun, tekanan dan kekecewaan dari bawah terus menguat, menandakan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan pelaksanaan kegiatan ini.
Di tengah semangat membangun citra daerah melalui event olahraga, suara-suara dari ASN dan Pemdes menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya diukur dari kemeriahan, tetapi juga dari keadilan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya sendiri. (Taufik Sibua)
