Malifut, TeropongMalut – Rapat yang dihadiri puluhan kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Malifut di Aula Kantor Camat Malifut, berlangsung panas. Perdebatan meruncing terkait kunjungan sejumlah kades ke Presiden Direktur PT. NHM tanpa sepengetahuan Forum Kades.
Salah satu kades yang hadir, IN, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan delegasi resmi Forum Kades. “Mereka pergi diam-diam,” tegasnya. IN menekankan tuntutan utama adalah realisasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun 2019-2025 yang hingga kini belum terbayarkan. “Jangan bicara program baru sebelum kewajiban PPM dipenuhi,” ujarnya.
Dana satu persen dari pendapatan kotor NHM yang dijanjikan untuk masyarakat sekitar tambang, menunggak sejak 2019 hingga 2025.
AS, Ketua Forum BPD Kecamatan Malifut, senada. Ia meminta negosiasi ulang terkait program-program baru yang ditawarkan NHM. “Prioritaskan realisasi PPM terlebih dahulu. Ini kewajiban perusahaan,” tegas AS. (TS)
