Halteng, TeropongMalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Rumah Layak Huni (RLH). Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah untuk membantu warga kurang mampu agar dapat menikmati tempat tinggal yang aman, nyaman, dan manusiawi. Selasa (26/05/26)
Bupati Ikram Malan Sangadji bersama Wakil Bupati turun langsung menyerahkan bantuan rumah kepada masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Weda, Senin 25 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, sebanyak 10 unit rumah layak huni diserahkan kepada warga yang dinilai memenuhi kriteria penerima manfaat, mulai dari keluarga kurang mampu, warga yang belum memiliki rumah, hingga para janda dan penyandang disabilitas.
Program RLH ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu penerima bantuan mengaku terharu karena selama ini masih tinggal menumpang bersama keluarga dan akhirnya kini memiliki rumah sendiri berkat perhatian pemerintah daerah. Kehadiran program tersebut dinilai bukan sekadar bantuan fisik bangunan, tetapi juga memberi harapan baru bagi warga untuk hidup lebih layak.
Dalam arahannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa bantuan rumah tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh penerima. Ia meminta agar rumah yang telah diberikan segera ditempati dan dirawat dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga aset bantuan pemerintah.
“Rumah ini dibangun untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga,” demikian pesan yang disampaikan Bupati kepada para penerima manfaat.
Tak hanya menyasar masyarakat umum, program sosial Pemkab Halteng juga menyentuh warga penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah daerah menilai kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Program Rumah Layak Huni kini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya menekan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil di tengah pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat.
Tim/red
