Pulau Morotai, TeropongMalut – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pulau Morotai dan mantan anggota DPRD periode pertama, menyoroti kinerja pimpinan DPRD Pulau Morotai. Ia menyayangkan beberapa pimpinan dewan yang dinilai tidak menjalankan tugas dan program sesuai mekanisme yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 14 Tahun 2023, dan Tata Tertib DPRD.
Kritik dilayangkan terkait minimnya perhatian DPRD terhadap beban utang daerah yang besar peninggalan pemerintahan sebelumnya, serta temuan penyelewengan anggaran yang cukup signifikan hasil pemeriksaan Inspektorat. Semestinya, DPRD melalui fungsi, tugas, dan wewenangnya menyelidiki dan mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintahan sebelumnya, bahkan merekomendasikan penelusuran lebih lanjut kepada pihak kejaksaan jika diperlukan.
Kondisi keuangan daerah yang terbebani utang tersebut menghambat program pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Rusli-Rio yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat. Langkah Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan pembinaan aparatur pemerintahan dan menata kembali tata kelola keuangan dinilai sebagai langkah positif yang patut didukung.
Pernyataan Sekretaris DPC Partai Demokrat juga menyoroti kunjungan kerja (kunker) Ketua dan Wakil Ketua II DPRD beserta beberapa pimpinan dan anggota fraksi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa yang dinilai tidak teragenda di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.
Partai Demokrat, sebagai partai pengusung pasangan Rusli-Rio, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebutkan Partai Demokrat tidak mendukung pemerintahan Rusli-Rio. Apabila ada anggota DPRD dari Partai Demokrat yang menunjukkan sikap yang berbeda, hal itu dianggap sebagai sikap pribadi dan bukan mewakili Partai Demokrat. (TS)
