SOFIFI — Dugaan korupsi besar-besaran kembali mencoreng wajah birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kali ini, Dinas Koperasi dan UKM disorot tajam atas indikasi praktik korupsi sistematis melalui 28 kegiatan fiktif yang diduga sengaja direkayasa untuk menguras anggaran daerah.
Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, aparat dinas justru diduga memanfaatkan situasi krisis untuk memperkaya diri. Hasil investigasi lapangan mengungkap adanya pola pencairan dana kegiatan rutin yang tidak pernah dilaksanakan, mulai dari belanja makan-minum rapat, ATK, hingga biaya operasional lainnya yang hanya ada di atas kertas.
Temuan ini menguat setelah adanya surat uji petik dari BPK RI yang meminta dokumen pertanggungjawaban sejumlah kegiatan. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: sejumlah staf internal mengakui bahwa kegiatan tersebut fiktif dan tidak pernah dijalankan.
Dugaan praktik lancung ini disebut melibatkan langsung Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama bendahara pengeluaran yang diduga menjadi eksekutor pencairan dana. Nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Lebih jauh, investigasi LSM KPK juga menemukan indikasi kuat adanya intervensi penuh dari pimpinan dinas, dengan mengabaikan peran pejabat teknis lain. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi dilakukan secara terstruktur dan terorganisir.
Tak berhenti di situ, muncul pula tudingan serius adanya upaya “pengamanan” temuan oleh oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan pihak auditor dan pengawas internal yang dinilai tidak maksimal mengungkap fakta dalam laporan resmi,” tulis pihak LSM KPK Senin, (27/4/2026).
Yang paling mengkhawatirkan, informasi dari internal menyebutkan adanya aliran dana yang diduga digunakan untuk setoran kepada pihak tertentu di lingkar kekuasaan, sebuah pola lama yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait belum membuahkan hasil, memperkuat kesan adanya upaya menghindar dari sorotan publik.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Desakan publik menguat agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih terhadap semua pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi berjamaah ini. (Odhe/Red)
