Haltim, Teropongmalut.com — Praktik pertambangan nikel yang diduga merugikan masyarakat kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. PT Alam Raya Abadi (ARA) kini menjadi sorotan tajam publik setelah warga menilai perusahaan tersebut melakukan wanprestasi (ingkar janji), abai terhadap dampak limbah tambang, serta diduga mengorbankan lahan dan ruang hidup masyarakat lokal demi kepentingan produksi.
Di tengah gencarnya ekspansi tambang nikel, masyarakat menilai kehadiran PT ARA justru menghadirkan ketidakadilan struktural. Janji-janji perusahaan yang disampaikan sejak awal—mulai dari program pemberdayaan, kerja sama, hingga komitmen sosial—hingga kini tak kunjung direalisasikan, sementara aktivitas pertambangan terus berjalan tanpa kepastian tanggung jawab sosial yang jelas.
“Ini bukan sekadar janji yang terlupakan, tapi sudah masuk kategori PHP. Kami menunggu terlalu lama, sementara lahan kami terdampak dan lingkungan terancam,” ungkap salah satu warga, Senin (5/1/2026).
Limbah Tambang dan Lahan Warga Jadi Korban
Sejumlah warga mengaku merasakan langsung dampak aktivitas tambang PT ARA. Lahan produktif masyarakat disebut mengalami gangguan, sementara kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah tambang terus membayangi kehidupan warga sekitar.
Ironisnya, di saat masyarakat menghadapi risiko lingkungan, pihak perusahaan justru disebut meminta berbagai persyaratan administratif kepada warga. Tak sedikit warga yang mengeluarkan biaya pribadi, tenaga, dan waktu, demi memenuhi permintaan tersebut—namun seluruh proses itu berakhir tanpa kejelasan hasil.
“Kami sudah ikuti semua permintaan perusahaan, tapi ujung-ujungnya tidak ada realisasi apa pun. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas warga lainnya.
Wanprestasi dan Pelanggaran Etika Usaha, Praktik yang dilakukan PT ARA dinilai tidak hanya melanggar komitmen moral, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Aktivitas tambang yang terus berjalan tanpa penyelesaian kewajiban sosial dinilai memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat lokal. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang menilai negara seolah absen dalam melindungi rakyatnya dari dampak industri ekstraktif.
Desakan Tegas ke Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak:
- KLHK untuk melakukan audit lingkungan dan investigasi potensi pencemaran limbah tambang;
- Kementerian ESDM untuk mengevaluasi izin dan kepatuhan PT ARA terhadap kewajiban perusahaan tambang;
- DPRD Kabupaten Halmahera Timur dan DPRD Provinsi Maluku Utara agar segera memanggil manajemen PT ARA dalam rapat dengar pendapat (RDP);
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar tidak menutup mata terhadap konflik tambang yang merugikan rakyat;
- Aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan wanprestasi dan potensi pelanggaran hukum lainnya.
“Jika negara tidak hadir, maka rakyat akan bergerak sendiri. Kami siap menempuh jalur hukum dan aksi terbuka,” tegas perwakilan warga.
Warga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan perlawanan terhadap kezaliman tambang. Mereka menuntut pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat serta lokal.
“Tambang boleh jalan, tapi jangan injak-injak hak rakyat. Jangan ambil nikel, lalu tinggalkan luka,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasikan, PT Alam Raya Abadi (ARA) belum memberikan klarifikasi resmi atas seluruh tudingan masyarakat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan konfirmasi demi prinsip keberimbangan informasi.
Kasus PT ARA menambah panjang daftar konflik tambang nikel di Maluku Utara, sekaligus menjadi alarm keras bahwa eksploitasi sumber daya tanpa keadilan hanya akan melahirkan perlawanan rakyat.
(Yusri)
