Jakarta, TeropongMalut – Agenda silaturahmi di awal masa jabatan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung, beserta Wakil Gubernur Rano Karno di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Jumat, 07 Maret 2025. Pertemuan yang penuh kehangatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara institusi penegak hukum dan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan Jakarta yang bebas dari pelanggaran hukum.
Dalam sambutannya, Gubernur DK Jakarta menyampaikan, “Karena bagaimana pun Jakarta saat ini menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia, kami memerlukan pendampingan agar setiap kebijakan pembangunan tidak memberikan ruang bagi oknum yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan, sebagai langkah awal, kami akan mengadakan audit menyeluruh untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.”
Pernyataan tersebut, yang telah beredar luas di internet, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan kota dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan APBD yang mencapai lebih dari Rp 91 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan “Kami menyambut baik permintaan pendampingan dari Pemerintah DK Jakarta. Komitmen Kejaksaan Agung adalah untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam setiap langkah pembangunan, khususnya dalam aspek hukum, sehingga tercipta ruang yang kondusif bagi investasi dan kemajuan bangsa.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung siap menjadi mitra strategis dalam memantau dan mengawal setiap tahap kebijakan pembangunan di Jakarta agar selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Khusus, serta Sekretaris Daerah DK Jakarta. Dialog yang konstruktif ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kolaborasi intensif antara Kejaksaan Agung dan Pemerintah DK Jakarta dalam menciptakan iklim pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, Jakarta diharapkan tidak hanya akan terus berperan sebagai pusat perekonomian global, tetapi juga menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran.
Kedua pernyataan dari Gubernur DK Jakarta dan Jaksa Agung ini telah mendapatkan perhatian luas di dunia maya dan menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk membangun ibu kota yang aman, tertib, dan bebas dari pelanggaran hukum. (TS)
