Morotai, TeropongMalut.com — Jagat media sosial diguncang video berdurasi 19,03 detik yang memperlihatkan aksi perkelahian antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulau Morotai, Fahri Aziz, dengan salah satu stafnya. Insiden yang terjadi pada Selasa (21/04/2026) itu langsung memantik reaksi keras publik.
Dalam rekaman yang beredar luas, keduanya tampak terlibat adu fisik layaknya petinju di atas ring. Aksi tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar jika di kalangan netizen: apakah mereka aparatur sipil negara (ASN) atau justru petarung profesional?
Peristiwa ini pun mendapat perhatian serius dari Bupati Pulau Morotai, Drs. Rusli Sibua, M.Si. Orang nomor satu di Morotai itu dikabarkan segera mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak yang terlibat.
“Perilaku seperti ini tidak bisa ditoleransi. Ini mencoreng etika birokrasi dan merusak citra pemerintah daerah,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan pemicu perkelahian tersebut berkaitan dengan persoalan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Staf yang diketahui akrab disapa Jamal disebut tidak menerima kebijakan tersebut, hingga berujung pada konflik terbuka.
Padahal, menurut sejumlah pihak, persoalan TPP seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal kedinasan, mengingat hal itu menyangkut hak dan kewajiban pegawai yang tidak bisa dipandang sepele oleh pimpinan instansi.
Reaksi publik pun bermunculan. Salah satu netizen bahkan menyindir keras aksi keduanya. “Kalau memang mau berkelahi, mending sekalian jadi petinju profesional saja, bisa dapat hadiah ratusan juta. Ini berkelahi tanpa hasil, percuma,” tulisnya.
Netizen lainnya juga berharap kejadian serupa tidak terulang. Mereka menegaskan bahwa ASN seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan mempertontonkan aksi kekerasan. “Kalau mau jadi petinju, ya berhenti jadi ASN. Jangan bawa-bawa nama institusi,” komentar warganet lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kesbangpol Morotai terkait kronologi lengkap kejadian tersebut.
Namun publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin dan menjaga marwah birokrasi.
(Red/Taufik Sibua)
