TeropongMalut.com | Morotai, 21 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan hukum dengan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2 hektare untuk pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Morotai.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, saat menyambut kunjungan kerja rombongan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Selasa (21/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, tersebut bertujuan meninjau langsung kesiapan lahan yang telah disediakan pemerintah daerah untuk pembangunan gedung PN Morotai.
Dalam pertemuan itu, Bupati Rusli Sibua menegaskan bahwa lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi bangunan utama pengadilan, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung guna menunjang pelayanan hukum yang optimal.
“Kami telah menyiapkan lahan sekitar 2 hektare sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Pengadilan Negeri di Morotai,” ujar Rusli.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ia memastikan pihaknya akan mendorong percepatan realisasi pembangunan gedung pengadilan tersebut.
Menurutnya, kehadiran PN Morotai sangat krusial dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Selama ini, proses persidangan bagi warga Morotai masih bergantung pada dua wilayah hukum, yakni Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Tobelo.
“Dengan hadirnya Pengadilan Negeri di Morotai nanti, pelayanan hukum akan lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Suwono.
Usai pertemuan, rombongan Pengadilan Tinggi Maluku Utara bersama jajaran pemerintah daerah langsung meninjau lokasi lahan yang direncanakan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemasangan papan nama sebagai penanda resmi lokasi pembangunan PN Morotai.
Kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur peradilan di Pulau Morotai, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga yudikatif dalam menghadirkan akses keadilan yang merata, khususnya di wilayah terluar Indonesia.
Redaksi: Taufik Sibua
