Halteng TM.com – Direktur LSM Gele-Gele Kabupaten Halmahera Tengah Husen Ismail bersama sekumpulan pemuda yang dinamakan Parlemen Jalanan ini mengecam keras sikap Wakil Rakyat yang hingga kini belum mengambil sikap terkait dengan kepemimpinan devenetif DPRD Halteng.
Husen kembali menegaskan bahwa pembahasan APBD tahun 2020 sudah diambang pintu sehingga diharapkan kepada wakil rakyat agar mengutamakan kepentingan rakyat. Jika tidak, maka jangan heran dalam waktu dekat sekumpulan pemuda Parlemen Jalanan bersama warga masyarakat yang jumlah besar memboikot dan menyegel Kantor Wakil Rakyat yang berada di jalan Trikora Bukit Loiteglas desa Were Kecamatan Weda,” tegasnya.
Mestinya lanjut Husen, para wakil rakyat harus berpikir banyak tentang pekerjaan rumah yang seharusnya di lakukan pengawasan. Misalnya lapangan GOR, jalan lingkar talaga nusliko dan reklamasi pantai yang ada di Kecamatan Patani dan Patani Utara. Sehingga masyarakat tidak beranggapan 20 anggota DPRD Halteng tidak hanya makan tidur dan tidak berbuat apa – apa,” akunya.
Sebab, AMDAL pembangunan reklamasi pantai yang konon masih bermasalah, ada apa lahan di Patani yang begitu luas lalu mengapa harus timbun laut. Langkah Pemkab Halteng ini harus di seriusi oleh Komisi Ambusmen karena banyak uang rakyat yang dipergunakan tidak tepat sasaran, Komisi Ambusmen posisi,” tuturnya.
Untuk itu para wakil rakyat harus menyadari bahwa di pundak mereka ada amanah dan tanggung jawab yang di berikan oleh rakyat Halmahera Tengah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa wakil rakyat itu bukan bicara soal kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Tetapi berbicara kemaslahatan untuk kesejahteraan masyarakat Halteng secara umum,” tutupnya. (Ode)
