HALTENG, Teropongmalut.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan topik yang tengah hangat diperbincangkan dalam dunia kerja. Pengertian PHK sebagai Pemutusan Hubungan Kerja telah menjadi hal yang tidak asing bagi para karyawan, pegawai, dan pemilik bisnis. Meskipun PHK merupakan kebijakan perusahaan, pemerintah juga turut mengatur proses ini.
Namun, kontroversi muncul terkait apakah PHK boleh dilakukan sepihak. Menurut Putera di Kedai Black Pink Kamis tanggal 25 Juli 2024 sore tadi, “PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh dan pekerja/buruh memberikan persetujuan atas menerima keputusan PHK tersebut.
Menurutnya, pekerja memiliki hak untuk melakukan upaya hukum apabila PHK dilakukan secara sepihak. Mereka dapat menemui pengusaha dan mengadakan perundingan atau musyawarah secara Bipartite, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, kontroversi juga muncul terkait non-competition clause yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karyawan menyoroti potongan iuran bulanan yang dianggap memperkaya Pengurus Serikat Buruh tanpa memberikan manfaat yang jelas kepada ribuan karyawan.
Kritik juga dilontarkan terhadap potongan upah yang diduga hanya memperkaya pengurus Serikat Buruh. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengurus Serikat Buruh memanfaatkan iuran karyawan untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan ke luar daerah dan lainnya.
Dengan adanya perdebatan ini, implementasi PHK dan klausul non-competition menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan hubungan kerja yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak terkait,” tandasnya. (Odhe)
