Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi dan arah kebijakan negara. Ia menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sekitar 1.200 guru besar di Istana pada Januari 2026 yang dinilainya “kosong substansi” dan tanpa keberanian intelektual.
Rocky mempertanyakan sikap para akademisi yang disebutnya tidak kritis terhadap isu mendasar seperti kebebasan berpikir di kampus dan masa depan riset, terutama ketika anggaran pendidikan dinilai bergeser ke program makan siang bergizi. Ia bahkan menyindir tajam, menyebut para guru besar tersebut hanya besar gelar, tetapi miskin keberanian intelektual.
Kritik itu makin tajam saat menyinggung pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menyampaikan kemungkinan Aceh berpisah dari Indonesia seperti Timor Leste. Rocky menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal serius adanya keretakan relasi pusat dan daerah akibat arogansi kekuasaan.
Ia menegaskan, jargon NKRI dan Pancasila tidak cukup hanya didengungkan tanpa praktik nyata nilai kemanusiaan. Menurutnya, Indonesia berdiri di atas prinsip solidaritas manusia dan kemanusiaan universal, bukan sekadar kekuatan politik.
Lebih jauh, Rocky mengingatkan bahwa generasi muda kini bergerak melampaui batas nasionalisme sempit. Mereka berbicara tentang keamanan global, krisis lingkungan, dan solidaritas manusia sebagai agenda utama. Dalam konteks ini, ia menilai partai politik yang tidak mampu mengusung nilai “human solidarity” layak ditinggalkan.
Ia juga mengkritik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai mereduksi kualitas demokrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi menjadikan jabatan publik sekadar transaksi politik, menggerus kedaulatan rakyat, dan mematikan ruang adu gagasan.
Rocky menutup dengan peringatan keras, tanpa solidaritas dan prinsip kemanusiaan, Indonesia berisiko kehilangan arah sebagai bangsa. Demokrasi, katanya, memang mahal, tetapi tidak boleh dimurahkan dengan mengorbankan martabat rakyat. ****
