Ada Apa, Pemprov Malut Bandel Realisasi DBH

Reporter : Odhe
Editor : Redaksi

HALTENG, Teropongmalut.com – Ketua Komisi II DPRD Halteng, Ahlan Djumadil mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) untuk segera merealisasikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemkab Halteng sebesar Rp 30 milyar lebih itu. Karena ketentuan UU Nomor 28 itu jelas, DBH di bagi sebesar 80 persen yang berasal dari wilayah Provinsi dengan rincian 26 persen untuk Provinsi dan 54 persen untuk Kabupaten/Kota.

Ahlan Djumadil juga menegaskan bahwa Halteng merupakan daerah dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sehingga pungutan pajak daerah tentang presentasi pembagian justru lebih besar dari Pemprov. Untuk itu jangan menganggap pendapatan itu masuk ke Pemprov Malut kemudian tidak di transfer ke Kabupaten/Kota yang semuanya diatur dalam ketentuan UU diatas.

“Mengapa setiap tahun Pemprov Malut selalu bandel realisasi Dana Bagi Hasil,” tegasnya.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov Malut sangatlah tidak baik karena sejauh ini selalu mengalami keterlambatan transfer ke Kabupaten/Kota. “Setiap tahun kok, Pemprov Malut selalu menunggak pada 10 Kabupaten/Kota ada apa? Kalau rata-rata 30 milyar itu artinya Pemprov Malut menunggak DBH mencapai 300 milyar lebih, dan ini parah jika sikap Pemprov Malut tak kopratif dalam pengelolaan keuangan daerah ini,” tandasnya.

“Kami juga sudah pernah konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri untuk fasilitasi Pemda dan Pemprov Malut. Karena kami melihat tidak ada itikad baik dari Pemprov Malut untuk menyelesaikan persoalan ini,” kesalnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Halteng, Abdurrahim Yau saat dikonfirmasi mengatakan, DBH itu, sudah diestimasi sebagai sumber pendapatan dan telah dialokasikan dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, jika DBH Halteng tidak dibayarkan, maka akan berpengaruh pada program dan kegiatan yang sudah programkan dalam APBD Halteng.

“Untuk itu, DBH yang tertunggak di Pemprov harus segera direalisasikan, karena itu sangat diperlukan Kabupaten/Kota untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu, di hari Sabtu nanti, kami bersama Komisi II DPRD Provinsi dan BPKAD Provinsi melakukan pertemuan di Sofifi untuk membahas persoalan ini,” ujar Ko Im nama sapaan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini.

Adapun tunggakan transfer DBH dari Pemprov Malut ke Pemda Halteng terdapat kekurangan bayar diantaranya

1. DBH PKB Tahun 2011 sebesar Rp 67.049.299,00.

2. DBH BBN KB
– Tahun 2011 sebesar Rp 72.574.739,00.
– Triwulan I Tahun 2011 Rp 119.742.703,00.
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 139.118.289,00.

3. DBH PBB KB
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 12.111.699.474,00.
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 17.532.317.948,00.

4. DBH BBN KB Tahun 2012 sebesar Rp 31.910.840,00.

Sehingga jumlah total Dana Bagi Hasil Pemda Halteng yang menjadi tunggakan Pemprov Malut sebesar Rp 30.074.413.292,00.

IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240408-WA0072(1)
IMG-20240409-WA0018
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0001
IMG-20240401-WA0056
@reallygreatsite_20240402_164508_0000
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0052
IMG-20240407-WA0028
IMG-20240406-WA0045
previous arrow
next arrow
IMG-20240406-WA0000
IMG-20240404-WA0028(1)
IMG-20240404-WA0027(1)
SAVE_20240410_210756
previous arrow
next arrow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *