Halut | Teropongmalut.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat lingkar tambang di lokasi PT NHM di Gosowong kabupaten Halmahera Utara selama Enam Hari ini
Anggota DPRD Provinsi Malut Sahril Taher, yang dikonfirmasi teropong malut.com Minggu (30/06) menjelaskan DPRD Provinsi Malut dan Bupati Halmahera Utara Perlu mempertimbangkan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengevaluasi izin PT NHM, jika perusahaan tambang emas itu tidak juga merealisasikan tanggung jawabnya kepada masyarakat yakni dana CSR
“Kita perlu mempertimbangkan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan mencabut izin PT NHM. Karena sudah ulang-ulang perusahaan ini melanggar perjanjian” jelas Sahril Taher
PT NHM lanjut Sahril, perlu dievaluasi karena kehadirannya selalu melanggar hak-hak warga terutama warga Lingkar Tambang. “Selama ini perusahaan ini juga tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, yang ada hanya masalah saja. Warga Lingkar Tambang tidak akan demo jika perusahaan tidak ingkar janji” tegas Sahril. (Dar)
