Morotai, Teropong Malut — Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah warga Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya, pada Rabu (17/12/2025) berlangsung di depan kantor desa setempat. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik warga terhadap pengelolaan dana desa dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Kepala Desa Sopi, Isbul Der, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial, dan pemerintah desa menghargai aspirasi warga. Namun, ia menepis tuduhan adanya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa.
Menurut Isbul, tudingan terkait ketidaktransparanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipicu oleh kesalahpahaman informasi. Ia memastikan bahwa pemerintah desa tetap terbuka terhadap kritik demi evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tidak ada korupsi atau nepotisme seperti yang dituduhkan. Seluruh penggunaan dana desa dilakukan sesuai kebutuhan warga yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bukan atas kemauan pribadi,” ujar Isbul.
Ia menjelaskan, anggaran BUMDes dialihkan berdasarkan hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk pembiayaan pembangunan fisik.
Adapun pembangunan fisik yang dimaksud meliputi rabat beton sepanjang 240 meter, drainase beton 150 meter, gorong-gorong, serta plat decker. Seluruh pekerjaan tersebut, kata Isbul, telah selesai dilaksanakan.
Lebih lanjut, Isbul berharap masyarakat lebih mengedepankan komunikasi langsung dengan pemerintah desa sebelum melakukan aksi unjuk rasa.
“Setiap persoalan bisa dibicarakan dengan baik untuk mencari solusi. Tidak semua masalah harus diselesaikan melalui aksi demonstrasi,” tambahnya.
Aksi warga di Desa Sopi ini menjadi catatan penting tentang transparansi, komunikasi, dan pengawasan publik dalam tata kelola dana desa.
Red: Taufik Sibua
