Ternate | Teropongmalut.com, Upaya meningkatkan sumber daya laut Maluku Utara, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sinergitaskan program Dinas Perikanan 10 Kabupaten/Kota serta kerja sama Fakultas Perikanan Universitas Khairun dalam merumuskan Sarasehan Regional sebagai strategi pengelolaan perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian dijelaskan langsung Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Buyung Radjiloen kepada Teropongmalut.com, usai pertemuannya, Sabtu (09/14)
“Memang selama ini kita kerja denga pihak Kampus itu, tidak ada suatu kelembagaan resmi, hanya membutuhkan perorangan saja dan sekarang ada upaya membentuk satu misi yang sama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota dan Fakultas Perikanan Universitas Khairun dalam mengagas salah satu item kegiatan Serasehan” Jelasnya
Lebih lanjut Buyung mengatakan, ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik karena selama ini dapat disadari juga program pembangunan pemerintah tidak didukung dengan adanya kajian-kajian ilmiah yang sudah seharusnya dimunculkan awal perencanaan.
“Kedepannya kerja sama kedua lembaga tersebut, kampus akan lebih dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam perencanaan program yang nantinya diaplikasikan. Yang terjadi selama ini pemerintah sendiri yang membuat program dan menilai, akhirnya kurang objektif. Dengan adanya peran kampus bisa menjadikan kita lebih kuat dalam penguatan-penguatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah” Katanya
Buyung juga mengharapkan pihak kampus bisa meyakinkan 10 kabupaten pemerintah daerah Malut, agar sektor perikanan menjadi perhatian (lining sektor), dilihat keberpihakan dari sisi kebijakan, penggaranya yang masih terpinggirkan.
“Kampus harus membuka jalan supaya para pemerintah daerah melihat persoalan ini sebagai sektor unggulan. Malut punya laut yang luas dan potensi ikan yang banyak, tapi sejauh ini belum memberikan komitmen yang berati di wilayah kabupataen/kota yang ada” Harapnya
Ia Mengungkapkan, didalam rancangan teknokrat RPJMN 2020-2025 Maluku-Maluku Utara sudah ditetapkan sebagai kawasan lumbung ikan nasional.
Suara yang kita keluarkan selama 5 tahun, kalau tidak didukung pemerintah pusat akan sulit. Sebab apa yang ditargetkan belum mencapai 100% tapi perkembangan arah kebijakan dsitu mulai terlihat. Perlu diketahui juga Malut sudah mulai ekspor ikan. Kalau mau menuju kelumbung harus membutuhkan waktu dan kerja ekstra terutama dukungan politik pemerintah pusat.
“Rancangan RPJMN sudah dimsakukkan dan saya kira untuk jadikan maluku utara sebagai lumbung ikan akan terwujud, maka dari itu, tidak boleh pesimis. Kita sudah berbuat dan berupaya mendapatkan hasil yang maksimal , tapi harus membutuhkan waktu yang panjang dalam mewujudkan lumbung ikan nasional, salah satunya kerja sama dengan kampus untuk mendukung pemerintah” Ungkapnya
Sementara Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dr. M. Janib Achmad, menerangkan, tujuan Serasehan adalah sinergitas Kampus dengan Dinas provinsi dan 10 Kabupaten/Kota dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan dilanjutkan pada isu strategi.
“Sekarang kita sudah dapat maslah-masalahnya, ternyata tidak seragam dalam perancangan program. Maka hari ini sudah selelarasikan dan dikolaborasikan dalam penentu program serta saling mendukung antara dinas Kabupaten dengan Provinsi” Terangya.
Lanjutnya, ada tantangan kebijakan besar pemerintah pusat harus cepat ditangkap seluruh stecholder perikanan di Malut. Di RPJMN 2020-2025 disebutkan ada komuditi perikanan tangkap di Maluku-Maluku Utara menjadi lumbung ikan.
“Artinya bahwa, pemerintah bekerja sendiri tidak mungkin tercapai, maka harus membutuhkan metodologi dan sainstifik dari Kampus” Tutup M. Janib. (Karno)
