Jakarta, TeropongMalut — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan komitmennya dalam mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Pariwisata demi mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri di Jakarta, Rabu (30/4).
“Kementerian PANRB mendukung penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Pariwisata untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo,” ujar Menteri Rini.
Menurut Rini, Kementerian Pariwisata memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan terkait sumber daya manusia, kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, hingga promosi dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Selain itu, Kemenpar juga bertanggung jawab dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.
Rini menekankan bahwa penataan kelembagaan harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan selaras dengan visi serta agenda pembangunan nasional. “Penguatan kelembagaan bukan semata soal struktur, tapi juga bagaimana birokrasi bisa bergerak lincah, terkoordinasi, dan adaptif terhadap tantangan sektor pariwisata yang terus berkembang,” tuturnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata bersifat lintas sektor, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antar-kementerian. Hal ini penting untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya pada penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyukseskan visi pembangunan pariwisata ke depan. Untuk itu, penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam menavigasi arah pembangunan yang kompleks dan multidimensi ini,” ujar Widiyanti.
Pertemuan kedua menteri tersebut menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan kebijakan kelembagaan dan pembangunan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. (TS)
