Jakarta, TeropongMalut – Pemerintah berkomitmen untuk pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, sebuah program gagasan Presiden Prabowo yang berada di bawah Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa Kementerian PANRB, sesuai Instruksi Presiden No. 8/2025, memiliki mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (15/5/2025), Menteri Rini menyampaikan beberapa skema pemenuhan kebutuhan tersebut yang telah disusun bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Skema ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum implementasi.
“Kementerian PANRB memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi,” tegas Menteri Rini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengawal skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru. Skema tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden.
Saat ini, 65 titik di Indonesia telah siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan diharapkan dapat dimulai paling cepat Juli 2025 di daerah yang telah siap infrastruktur dan penunjangnya. (TS)
